PENGATURAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Anshori, Iqbal (2022) PENGATURAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. S2 thesis, Magister Kenotariatan.

	Text Cover Iqbal.pdf Download (38kB)
	Text Persetujuan Tesis.pdf Download (301kB)
	Text Abstrak.pdf Download (113kB)
	Text Bab V.pdf Download (114kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (245kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta otentik dari perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan keabsahan akta otentik yang ditanda tangani secara elektronik. Isu hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah adanya konflik hukum antara Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 5 Juncto Pasal 6 Juncto Pasal 11 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta otentik. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Filosofis (philosophical approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori pembuktian akta dan teori keabsahan akta. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada penjelasan secara tegas tentang kewenangan notaris membuat akta secara elektronik. Hal itu mengakibatkan akta elektronik termasuk tanda tangan elektronik didalamnya berdasarkan konsep cyber notary tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Pengaturan tanda tangan elektronik sangat erat hubungannya dengan akta elektronik. Akan tetapi pembuatan akta harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Sehingga, akta yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik tidak dianggap sebagai akta otentik melainkan akta dibawah tangan. Kata Kunci : Pengaturan, Tanda Tangan Elektronik, Akta Otentik, Peraturan Perundang-Undangan

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	ANSHORI
Date Deposited:	01 Jul 2022 03:06
Last Modified:	01 Jul 2022 03:06
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/35990

Actions (login required)

View Item