PENGATURAN HAK GUNA USAHA ATAS TANAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Ghoriibah, Ummy (2022) PENGATURAN HAK GUNA USAHA ATAS TANAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. S2 thesis, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan.

	Text COVER Tesis Ummy Ghoriibah NIM.P2B220012.pdf Download (51kB)
	Text Persetujuan Tesis Ummy Ghoriibah NIM.P2B220012.pdf Download (273kB)
	Text Pengesahan Tesis Ummy Ghoriibah NIM.P2B220012.pdf Download (1MB)
	Text BAB 5 Tesis Ummy Ghoriibah NIM.P2B220012.pdf Download (101kB)
	Text Daftar Pustaka Tesis Ummy Ghoriibah.pdf Download (169kB)

Abstract

Hak Guna Usaha merupakan salah satu hak yang paling banyak menimbulkan konflik, baik karena luasan yang cukup besar maupun tenggang waktunya yang cukup lama, disamping badan hukumnya yang cepat mengalami peralihan/perubahan pada badan hukum lainnya, seperti merger, atau anak perusahaan yang sangat dinamis, sehingga seringkali berkonflik dengan masyarakat atau antara perusahaan satu dengan lainnya, karena sebagian besar fungsi HGU untuk lahan perkebunan rakyat dan perkebunan besar (investasi). Hadirnya UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) adalah untuk mewujudkan keadilan substantif atas penguasaan tanah dalam rangka redistribusi tanah yang dulu banyak dikuasai oleh penjajah. Keadilan substantif tersebut dapat dilihat dari asas-asas UUPA. Asas-asas tersebut mencerminkan keadilan substansi yang menjadi hakikat UUPA yang lahirnya disatukan dengan hari Tani nasional. UU Cipta kerja mendorong penguasaan tanah untuk investasi akan menjauhkan fungsi SDA dari keadilan substantif. Melalui penelitian normatif dengan isu hukum kekaburan norma, pengaturan HGU dalam UU Cipta kerja harus mendapatkan tolak ukur yang sejiwa dengan UUPA Pasal 28 yakni berlandaskan keadilan substantif, mengutamakan kelompok petani dan mengatasi kesenjangan sosial yang kini semakin meruncing antara kelompok si kaya dan si miskin. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan futuristik. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pasca UU Cipta Kerja kedudukan tanah HPL yang sebelumnya tidak datur dalam UUPA justru diperluas, sehingga menjadi sarana yang dapat menjadikan HGU tidak hanya sebagai hak primer tetapi juga hak sekunder (HGU diatas HPL) yang sebelumnya tidak ada sekaligus sumber asset pada Bank Tanah. Perluasan HGU harus mengutamakan HGU untuk perkebunan rakyat, sehingga dapat meyeimbangi keadilan substantif dalam UU Cipta kerja, dan menjadikan kehadiran UU Cipta Kerja tidak menambah konflik agraria pada umumnya dan kesenjangan lainnya. Kata Kunci : Pengaturan HGU, Pasca UU Cipta Kerja.

Type:	Thesis (S2)
Informasi Tambahan:	Saya adalah Atlet Bulutangkis Nasional Asal Jambi dan sekarang menyelesaikan S2 Kenotariatan di Universitas Jambi. Terimakasih.
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	GHORIIBAH
Date Deposited:	05 Jul 2022 08:10
Last Modified:	05 Jul 2022 08:10
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/36247

Actions (login required)

View Item