Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Penyelenggaraan Perizinan dan Pengawasan Usaha Pertamina Shop

Yuhana, Ersa (2022) Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Penyelenggaraan Perizinan dan Pengawasan Usaha Pertamina Shop. S1 thesis, Hukum Administrasi Negara.

	Text Skripsi full.pdf Download (5MB)
	Text COVER PERTASHOP(3).pdf Download (32kB)
	Text persetujuan dan pengesahan.pdf Download (815kB)
	Text ABSTRAK, PERSETUJUAN-1.pdf Download (8kB)
	Text BAB I PERTASHOP(6)_merged.pdf Download (880kB)
	Text BAB IV PERTASHOP(3)-1-3.pdf Download (155kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (225kB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini berjudul mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan perizinan dan pengawasan usaha Pertamina Shop yang dimana dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan penyaluran bahan bakar minyak ke seluruh daerah di Indonesia. adapun permasalahan yang diangkat adalah terkait bagaimana peran pemerintah daerah dalam melaksanakan program pertashop yang ditujukan untuk ruang lingkup kabupaten ataupun desa. ketentuan terkait penyelenggaraan pertashop masih belum memberikan batas-batas kewenangan yang jelas oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya permasalahan lain yang ingin dibahas adalah terkait ketentuan persyaratan perizinan dalam mendirikan pertashop berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan terhadap perizinan pertashop tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun tetap memiliki keterlibatan dari pemerintah daerah serta badan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan konsep otonomi daerah. Selanjutnya pengaturan terkait persyaratan perizinan usaha pertashop diatur lebih lanjut di dalam peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur. Dan dalam penelitian ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program pertashop merupakan pelaksanaan dari kewenangan pemerintah pusat dalam rangka tercapainya efisiensi tugas dan fungsi pemerintah terutama dalam hal pembinaan dan pengawasan program pertashop.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Yuhana
Date Deposited:	06 Jul 2022 06:48
Last Modified:	06 Jul 2022 06:48
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/36308

Actions (login required)

View Item