TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM KEPAILITAN TERHADAP PERALIHAN TANAH DAN BANGUNAN DENGAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI

Purba, Jannah (2022) TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM KEPAILITAN TERHADAP PERALIHAN TANAH DAN BANGUNAN DENGAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (774kB)
	Text cover.pdf Download (186kB)
	Text halaman persetujuan-halaman pengesahan.pdf Download (859kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (182kB)
	Text Bab I.pdf Download (347kB)
	Text Bab IV.pdf Download (153kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (291kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab kurator dalam kepailitan terhadap peralihan tanah dan bangunan dengan perjanjian pengikatan jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah PPJB tidaklah mengakibatkan terjadinya peralihan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Namun aspek telah lunasnya harga dan penyerahan nyata dalam perjanjian timbal balik berdasarkan asas kepatutan harus dipertimbangkan oleh kurator untuk melanjutkan/membatalkan perjanjian tersebut dalam menafsirkan Pasal 36 Undang-Undang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dikaitkan dengan peran kurator ialah pengampu dan kuasa dari debitur pailit dalam menyelesaikan hubungan dengan pihak ketiga maka ia bertugas untuk menyelesaikan pembuatan Akta Jual Beli objek tanah dan bangunan terkait. Dalam sengketa PPJB Lunas tanah dan bangunan, bentuk tanggung jawab kurator ialah membayar biaya perkara serta melanjutkan prestasi yang belum terpenuhi yakni penyerahan secara yuridis. Pengaturan mengenai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayar Utang kedepannya harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang pelaksanaan perjanjiannya sudah hampir selesai. Perlu diatur mengenai tolak ukur penolakan dan penerimaan kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik tersebut sehingga kurator memiliki acuan yang pasti. Guna mencapai tujuan dari undang-undang yakni kepastian hukum. Kata Kunci : Kepailitan, Kurator, Peralihan Hak Milik, Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PURBA
Date Deposited:	06 Jul 2022 04:32
Last Modified:	06 Jul 2022 04:32
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/36326

Actions (login required)

View Item