PENGAWASAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP IZIN USAHA YANG MENANGANI TRAYEK TRAVEL DI KABUPATEN MUARO BUNGO

ADIYAKATMONO, IMAM (2022) PENGAWASAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP IZIN USAHA YANG MENANGANI TRAYEK TRAVEL DI KABUPATEN MUARO BUNGO. S1 thesis, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

	Text SKRIPSI IMAM(1).pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB)
	Text COVER.pdf Download (96kB)
	Text PENGESAHAAN SKRIPSI.pdf Download (86kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (8kB)
	Text BAB I.pdf Download (130kB)
	Text BAB IV.pdf Download (87kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (242kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi: Pengawasan dan Perizinan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang tidak sesuai melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam peraturan yang telah dibuat pemerintah. Akibatnya masyarakat yang memiliki usaha trayek travel tidak mendapatkan izin usaha yang semestinya karena adanya ketidaksesuaian atau kesulitan yang dilakukan pemerintah. Seharusnya pihak pelaku usaha trayek travel di Kabupaten Bungo itu sendiri harus memiliki kesadaran tertib administrasi sehingga apabila kesadaran pelaku usaha trayek travel tertanam akan pentingnya tertib administrasi maka pihak Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupeten Bungo tentunya memberikan pelayan secara prima dan pelaku usaha trayek travel cepat menpunyai Izin Usaha serta bisa mendapatkan pengajuan pinjaman modal usaha kepada Bank.Tujuan dari penelitian ini: Untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Pelaksanaan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Terhadap Izin Usaha Trayek Travel Di Kabupaten Muara Bungo. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah Mekanisme Pelaksanaan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Terhadap Izin Usaha Trayek Travel Di Kabupaten Muara Bungo ?Apakah yang menjadi hambatan dan bagaimanakah upaya mengatasi pelaksanaan terhadap Izin Usaha Trayek Travel yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Di Kabupaten Muara Bungo ? Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis Empiris. Pembahasan: Pelaksanaan penanaman modan menurut dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi. Kata Kunci : Pengawasan, Prizinan, Pelayanan, Usaha.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General) L Education > LD Individual institutions (United States) L Education > LE Individual institutions (America except United States)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	ADIYAKATMONO
Date Deposited:	06 Jul 2022 04:20
Last Modified:	06 Jul 2022 04:20
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/36329

Actions (login required)

View Item