AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS PENYELESAIAN HUTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN

Nurhikmah, Siti (2022) AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS PENYELESAIAN HUTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN. S2 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text COVER.pdf Download (110kB)
	Text PERSETUJUAN.pdf Download (263kB)
	Text ABSTRAK .pdf Download (287kB)
	Text BAB V.pdf Download (290kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (319kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkritisi perlindungan hukum para pihak terhadap perjanjian pengikatan jual beli atas penyelesaian hutang piutang dan mengetahui dan mengkritisi akibat hukum perjanjian pengikatan jual beli atas penyelesain utang piutang dalam perspektif hukum perjanjian. Permasalahan atau isu hukum yang akan diteliti adalah adanya konflik norma yang mana pada Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, namun dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400/K/Pdt/2001 tangal 1 Januari 2003 “Penggunaan surat kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah tidak diperbolehkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14/1982. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh pihak yang pada pokoknya adalah perjanjian hutang piutang kemudian diikuti dengan kuasa menjual tentu tidak diperbolehkan, karena syarat sah perjanjian tidak terpenuhi. Perlindungan Hukum para pihak akibat perjanjian pengikatan jual beli atas penyelesaian hutang piutang bahwasannya pemberian perlindungan hukumnya ditujukan kepada para pemegang sertifikat hak atas tanah, dinyatakan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang mana memberikan perlindungan kepada seseorang yang tercantum namanya dalam sertipikat tidak dapat diajukan gugatan oleh pihak lain yang mempunyai hak atas tanah setelah lewat waktu 5 (lima) tahun dan statusnya sebagai pemilik hak atas tanah akan terus dilindungi serta akibat hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas Penyelesaian Hutang Piutang tersebut tidak dapat diterima. Kata kunci : Akibat Hukum, Perjanjian, Hutang Piutang, Perspektif

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	Nurhikmah
Date Deposited:	08 Jul 2022 08:32
Last Modified:	08 Jul 2022 08:32
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/36372

Actions (login required)

View Item