Rosyadi, Dhea Loveanda and Elsi, Sutri Destemi and Baidawi, Ahmad (2022) Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Dalam Perizinan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi(AKDP). S1 thesis, Universitas Jambi.
![]() |
Text
COVER.pdf Download (172kB) |
![]() |
Text
LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (74kB) |
![]() |
Text
PENGESAHAN.pdf Download (261kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (145kB) |
![]() |
Text
DAFTAR ISI, GAMBAR, TABLE, LAMPIRAN.pdf Download (26kB) |
![]() |
Text
KATA PENGANTAR (1).pdf Download (197kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (480kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (10kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (263kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dalam perizinan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), serta faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk menjalankan perannya dalam perizinan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan analisis data secara deksirptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dalam perizinan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) meliputi peran untuk menyelenggarakan pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan, pelayanan dan pengendalian angkutan jalan, peran untuk menyelenggaraan koordinasi dengan unit terkait, serta peran untuk pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang angkutan umum, diman masing-masing peran sudah dilakukan dengan baik. Pada hal ini, secara garis besar fungsi Dishub dalam pemberian izin hanya sebatas memberikan rekomendasi perizinan terhadap perusahaan AKDP, sedangkan unit yang berhak utnuk menerbitkan izin Perusahaan AKDP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi. Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk menjalankan perannya dalam perizinan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah hambatan internal berupa kesulitan mengubungi perusahaan AKDP mengenai masa berlaku izin trayeknya dan sulitnya menentukan waktu untuk bekerjasama dengan Ditlantas Polda Jambi dalam kegiatan operasi gabungan. Selanjutnya hambatan eksternal berupa sikap tidak peduli dari pemilik maupun pengelola perusahaan AKDP terhadap kewajiban memperpanjang izin. Kata Kunci : fungsi, Dishub, izin, perusahaan AKDP
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) L Education > LA History of education |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Ilmu Pemerintahan |
Depositing User: | ROSYADI |
Date Deposited: | 13 Jul 2022 03:25 |
Last Modified: | 13 Jul 2022 03:25 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/36609 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |