HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

ANISA, KHARISMA HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945. JURNAL HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.

Text B10014239-ARTIKEL.pdf Download (144kB)

Abstract

HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Oleh: KHARISMA ANISA B10014239 Pembimbing: ANDRIZAL, S.H., M.H A. ZARKASI, S.H., M.H ABSTRAK Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penggunaan Hak Angket oleh DPR Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2) Untuk mengetahui Objek dalam Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap KPK sudah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan dalam penggunaan hak angket jika yang menjadi batu uji adalah peraturan yang lebih tinggi berdasarkan Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan kewenangan DPR. Penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap KPK dalam penelitian ini adalah belum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 KPK termasuk dalam ranah Eksekutif, sehingga DPR berhak menggunakan hak angketnya terhadap KPK untuk kedepannya. Kata Kunci: Hak Angket, Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	KHARISMA ANISA
Date Deposited:	14 Mar 2018 03:49
Last Modified:	14 Mar 2018 03:49
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/3688

Actions (login required)

View Item