KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SPAMMING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Frissila, Rilla (2022) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SPAMMING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. S1 thesis, Ilmu Hukum.

	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER RILLAAAA.pdf Download (181kB)
	Text persetujuan, pengesahan.pdf Download (267kB)
	Text ABSTRACT.pdf Download (110kB)
	Text BAB 1.pdf Download (258kB)
	Text BAB 4.pdf Download (115kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (350kB)

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang Kebijakan Hukum Pidana terhadap Spamming dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hal ini di latar belakangi oleh perkembangan zaman atas kemajuan teknologi yang pesat dan senantiasa berkembang, selain membawa kemudahan teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya. Dampak negatif tersebut menimbulkan kejahatan yang bersifat konvensional dan terus berkembang menjadi kejahatan yang bersifat cyber crime. Atas perkembangan bentuk cyber crime tersebut maka tidak disadari oleh masyarakat sehinggga dapat dimanfaatkan oleh pihak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan tertentu. Oleh karena itu, tercipta berbagai macam bentuk kejahatan di dunia maya, salah satunya adalah spamming. Dengan permasalahan tersebut penulis berusaha untuk mencari tahu dan menganalisa mengenai tindak pidana spamming tersebut. Untuk membahas permasalahan di atas, penulis mengunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan meliputi KUHP, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa Buku, Jurnal, artikel, maupun dari situs internet. Maka menurut analisis penulis kegiatan spamming dalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik belum mengatur secara jelas dan tegas mengenai kegiatan spamming sehingga dapat menimbulkan multitafsir di kalangan praktisi hukum. Spamming dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminalisasi karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada asas kriminalisasi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik perlu dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan spamming dengan acuan perundang-udangan yang mendekati serta dengan melakukan perbandingan dengan Negara lain, sehingga di masa mendatang perbuatan ini sudah diatur dalam pasal tersendiri. KataKunci: Spamming, Kebijakan Hukum Pidana, Undang-Undang ITE

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FRISSILIA
Date Deposited:	15 Jul 2022 03:07
Last Modified:	15 Jul 2022 03:07
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/37034

Actions (login required)

View Item