PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP IZIN TRAYEK ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI DI PROVINSI JAMBI

YUSSRIE, SITTI NURR (2022) PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP IZIN TRAYEK ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI DI PROVINSI JAMBI. S1 thesis, Ilmu Hukum.

	Text (B10018313) Skripsi FH Full.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (b10018313) cover.pdf Download (22kB)
	Text (b10018313) pngshan & prstujuan.pdf Download (503kB)
	Text (b10018313) Abstrak.pdf Download (10kB)
	Text (B10018313) Bab i.pdf Download (157kB)
	Text (B10018313) bab iv.pdf Download (14kB)
	Text (B10018313) daftar pustaka.pdf Download (78kB)

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan izin trayek angkutan antar jemput dalam provinsi (AJDP) di Provinsi Jambi dan menguraikan sanksi administratif bagi badan usaha yang melanggar ketentuan dari izin trayek angkutan AJDP di Provinsi Jambi. Tipe penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris, dengan melihat cara Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melakukan pengawasan dan memberikan sanksi administratif terhadap izin trayek angkutan AJDP. Hasil penelitian: 1) Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi terdiri dari pengawasan secara preventif yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Jambi bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dengan langsung turun ke lapangan untuk survei sebelum pihak DPMPTSP Provinsi Jambi menerbitkan izin trayek angkutan AJDP dan pengawasan secara represif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dengan sebutan uji petik dengan langsung turun ke lapangan terhadap badan usaha yang mengantongi izin trayek angkutan AJDP maupun yang tidak mengantongi izin trayek angkutan AJDP (illegal), 2). Penerapan sanksi administratifnya yaitu teguran secara lisan, surat peringatan sebagai teguran secara tertulis yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, kemudian pembekuan izin yang diberikan oleh DPMPTSP Provinsi Jambi dan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, terakhir pencabutan izin dengan diterbitkannya surat rekomendasi pencabutan izin terlebih dahulu oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan setelah surat itu diterima barulah tim DPMPTSP mencabut izin trayek angkutan AJDP. Penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi khususnya bagi badan usaha yang mengoperasikan angkutan AJDP agar menaati ketentuan perundang-undangan dan ketentuan izin trayek angkutan AJDP dan bagi kedua instansi ini menindaklanjuti secara tegas bagi pelanggar izin trayek angkutan AJDP. Kata Kunci: Pengawasan Pemerintah Daerah, Izin Trayek Angkutan AJDP, Provinsi Jambi.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Yussrie
Date Deposited:	20 Jul 2022 06:28
Last Modified:	20 Jul 2022 06:28
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/37731

Actions (login required)

View Item