PENGATURAN PRAPERADILAN TERHADAP TERSANGKA YANG BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)

SUCI, ASTRIANI (2022) PENGATURAN PRAPERADILAN TERHADAP TERSANGKA YANG BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO). S1 thesis, HUKUM.

	Text SKRIPSI FULL TEKS.pdf Restricted to Repository staff only Download (600kB)
	Text COVER.pdf Download (37kB)
	Text PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (892kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (45kB)
	Text BAB I.pdf Download (305kB)
	Text BAB IV.pdf Download (47kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (188kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah: 1)Untuk mengetahui dan memahami mengenai pengaturan praperadilan terhadap tersangka yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dn Surat Edaran Mahkamah Agung. 2)Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum mengenai pengaturan praperadilan yang diajukan oleh tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Dengan Tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1)Bagaimana pengaturan praperadilan yang diajukan oleh tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung? 2)Bagaimana akibat hukum pengaturan praperadilan yang diajukan oleh tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam peraturan perundang-undangan? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang dugunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginvertarisasi, mensistimatisasi, dan menginterprestasikan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1)Pengaturan Praperadilan terhadap tersangka yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap tersangka yang mengajukan praperadilan merupakan sah, apabila dilihat dari pengaturan perundang-undangan karena Surat Edaran Mahkamah Agung yang diterbitkan oleh lembaga Mahkamah Agung tidak memiliki kedudukan yang jelas. 2)Terjadinya konflik norma yang mana tidak adanya keselarasan antara norma yang rendah terhadap norma yang lebih tinggi sehingga diperlukan suatu kejelasan dan ketegasan hukum mengenai aturan praperadilan terhadap tersangka yang berstatus daftar pencarian orang (DPO) yang mana akibat hukumnya timbulnya rasa ketidak adilan serta ketidak pastina hukum terhadap tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Rekomendasi kepada: 1)Kepada pembuat peraturan perundang-undangan agar membuat suatu aturan mengenai larangan pengajuan praperadilan oleh tersangka yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dimuat dalam bentuk Undang-Undang. 2) Seharusnya proses penetapan tersangka menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) diuji terlebih dahulu melalui proses-proses yang lebih jelas dan rinci bagaimana tiap proses dari praperadilan mengenai pengawasan horizontal. Kata kunci: Praperadilan, Tersangka, Daftar Pencarian Orang (DPO).

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	ASTRIANI
Date Deposited:	21 Jul 2022 06:22
Last Modified:	21 Jul 2022 06:22
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/37827

Actions (login required)

View Item