PENERAPAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TAHUN 2019-2021)

Tanjung, Muhammad Syachryal (2022) PENERAPAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TAHUN 2019-2021). S1 thesis, Ilmu Hukum.

[img] Text
COVER.pdf

Download (156kB)
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (908kB)
[img] Text
Abstrak.pdf

Download (435kB)
[img] Text
Pengesahan dan Persetujuan.pdf

Download (510kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (554kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (154kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (109kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari di wilayah Pengadilan Militer I-04 Palembang serta hal yang menjadi dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yakni 1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan 2) Apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan memperoleh hasil penelitian melalui studi kepustakaan, perundang-undangan, literatur dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan pidana militer. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statua approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil dari penelitian didapat bahwa 1) Hakim lebih sering menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, karena terdakwa dinilai sudah tidak layak untuk tetap menjalani kehidupan sebagai militer dan telah mencemarkan nama baik kesatuannya dan 2) Pertimbangan yang digunakan oleh hakim sudah tepat. Diharapkan norma dalam Pasal 26 KUHPM dapat lebih memperjelas kriteria-kriteria militer yang layak untuk dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Kata Kunci: Penerapan Pidana, Desersi, Pertimbangan Hakim

Type: Thesis (S1)
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Tanjung
Date Deposited: 22 Jul 2022 04:28
Last Modified: 22 Jul 2022 04:28
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/38016

Actions (login required)

View Item View Item