Eka Purna Setia, Ajri (2022) PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP IZIN DEPOT AIR MINUM DI KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBI. S1 thesis, Hukum.
![]() |
Text
COVER.pdf Download (17kB) |
![]() |
Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (251kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (152kB) |
![]() |
Text
FULL SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
![]() |
Text
BAB I new.pdf Download (719kB) |
![]() |
Text
KESIMPULAN.pdf Download (156kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (110kB) |
Abstract
ABSTRAK Salah satu pelayanan publik yakni penyediaan jasa publik oleh pemerintah dalam hal ini adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan. Kewenangan dalam penerbitan izin dilakukan oleh pemerintah daerah yang selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat maka dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Fungsi penting Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu salah satunya adalah Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu mulai dari tahap penerbitan izin sampai pada tahap pengawasan izin. Adapun pengawasan dari izin yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu salah satunya adalah pengawasan terhadap Izin Depot Air Minum di Kota Jambi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk pengawasan dan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha depot air minum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan memaparkan fakta dan menjelaskan mengenai bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap izin depot air minum di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Data yang didapat berdasakan wawancara kepada informan dan sampel dari populasi dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) Bentuk Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap depot air minum di Kecamatan Telanaipura merupakan preventf dan represif dari beberapa data diketahui bahwa pengawasan ini sudah berjalan tapi belum optimal. (2) Sanksi Administrasi yang diberikan oleh pejabat pemerintah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Usaha depot lokal di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi berdasarkan Pasal 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 mengatur bahwa, dalam rangka pengawasan Bupati/Walikota melalui laporan instansi terkait dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran. Tindakan administratif dimaksud, dapat berupa, Teguran lisan, Terguran tertulis, Penghentian sementara kegiatan dan Pencabutan izin usaha Kata Kunci: Izin, Pengawasan, Sanksi Administrasi.
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | SETIA |
Date Deposited: | 18 Aug 2022 01:49 |
Last Modified: | 18 Aug 2022 01:49 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/38553 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |