KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Pratama, Afrianda Yusnu (2022) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. S1 thesis, Ilmu Hukum.

	Text full.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text cover skripsi ian last.pdf Download (39kB)
	Text gabungan halaman awal.pdf Download (1MB)
	Text bab 1.pdf Download (266kB)
	Text bab4.pdf Download (58kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA lasttt.pdf Download (407kB)

Abstract

ABSTRAK Hukum pidana Indonesia sampai dengan saat ini masih menggunakan produk peninggalan Belanda yaitu KUHP, sehingga adanya perbuatan pidana yang belum diatur dalam KUHP, salah satunya dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP dalam hal ini mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan oleh mucikari, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial tidak ada pengaturan yang jelas, sehingga kriminalisasi terhadap perbuatan pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Dimasa mendatang pembaharuan hukum pidana terus dilakukan untuk mengatur secara jelas mengenai kriminalisasi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaturan terhadap perbuatan pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia dan mengetahui pengaturan mengenai sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pekerja seks komersial di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif, karena terdapat kekosongan norma dalam KUHP. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini yaitu pengaturan mengenai perbuatan pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas sehingga menimbulkan kekosongan norma, hanya Perda tertentu yang mengatur mengenai hal tersebut dan dimasa mendatang dengan adanya pembaharuan hukum pidana yaitu dengan dibentuknya RUU KUHP telah terdapat pengaturan yang jelas mengenai kriminalisasi terhadap perbuatan pekerja seks komersial yaitu dikenakan sanksi pidana denda. Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pekerja Seks Komersial, Pembaharuan Hukum Pidana

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PRATAMA
Date Deposited:	19 Aug 2022 06:54
Last Modified:	19 Aug 2022 06:54
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/38629

Actions (login required)

View Item