Sitompul, Roma Sinta (2022) PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 375/Pid.Sus/2021/PN Ckr dan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN Mbn). S1 thesis, ilmu hukum.
![]() |
Text
Skripsi Full.pdf Restricted to Repository staff only Download (608kB) |
![]() |
Text
COVER.pdf Download (37kB) |
![]() |
Text
Lembar persetujuan.pdf Download (102kB) |
![]() |
Text
Lembar pengesahan.pdf Download (116kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (31kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (310kB) |
![]() |
Text
KESIMPULAN.pdf Download (35kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (205kB) |
Abstract
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual putusan pengadilan nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Ckr dan putusan pengadilan nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Mbn. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada putusan nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Ckr dan putusan nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Mbn. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Ckr dan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Mbn belum maksimal seperti apa yang diundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan belum adanya upaya paksa dan sita jaminan sebagai bentuk alternatif pelaksanaan pemberian hak restitusi sebagai bentuk pemenuhan hak bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Saran dan masukan pada penelitian adalah Kedepannya diharapkan pemerintah dan penegak hukum memuat pembaharuan isi Pasal dalam peraturan yang bersangkutan dengan restitusi atas korban tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual terutama mengenai upaya paksa ataupun fasilitas restitusi selain pidana kurungan sehingga penegak hukum dapat memuat hak korban berupa fasilitas restitusi di dalam putusan sehingga pasca putusan korban dapat menerima hak atas tindak pidana yang dialaminya. Hakim harus lebih mempertimbangkan fakta yuridis, fakta persidangan maupun fakta sosiologis dari Terdakwa. Hal ini agar terdakwa dan korban mendapatkan kepastian hukum dan dapat memperoleh hak nya berupa restitusi pasca putusan dan putusan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Kata kunci : Pemenuhan Hak, Restitusi, Kekerasan seksual
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | SITOMPUL |
Date Deposited: | 30 Aug 2022 03:08 |
Last Modified: | 30 Aug 2022 03:08 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/38872 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |