KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KEJAHATAN PEMERASAN SEKSUAL (SEKSTORSI)

SETIA RIANTI, ALIFVIA DZAKI (2022) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KEJAHATAN PEMERASAN SEKSUAL (SEKSTORSI). S1 thesis, HUKUM.

	Text ilovepdf_merged.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text cover.pdf Download (20kB)
	Text persetujuan dan pengesahan.pdf Download (413kB)
	Text BAB I.pdf Download (297kB)
	Text BAB IV PENUTUP.pdf Download (91kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (190kB)

Abstract

ABSTRAK Salah satu tantangan hukum yang cukup serius dalam menghadapi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ialah bagaimana cara menanggulangi kejahatan-kejahatan bentuk baru seperti kejahatan yang terjadi dalam ruang virtual berbasis teknologi, yakni “sekstorsi”, kejahatan sekstorsi bukan hanya terjadi di Indonesia saja namun terjadi diberbagai negara, saat ini belum ada ketentuan dalam perundang-undangan hukum pidana yang mengatur masalah kejahatan sekstorsi ini, sehingga muncul dua persoalan pokok yang perlu mendapat perhatian yaitu : bagaimana pengaturan terhadap kejahatan pemerasan seksual dalam hukum pidana di Indonesia dan bagaimana formulasi kejahatan pemerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan terkait dengan “Sekstorsi” dalam perspektif hukum pidana serta menganalisis bagaimana formulasi pengaturan perbuatan pemerasan seksual ini menurut pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penanganan kasus pemerasan seksual saat ini dapat dikaji menggunakan KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi, namun sifatnya yang belum memadai dan multitafsir membuat perlu adanya suatu kebijakan hukum terkait aturan khusus perbuatan “Sekstorsi” untuk mencapai suatu kepastian hukum dan juga terpenuhinya syarat kriminalisasi sehingga perbuatan “Sekstorsi” bisa dibuat secara khusus. “Sekstorsi” merupakan suatu perbuatan pemerasan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, dengan menggunakan ancaman menyebarkan foto atau video korban yang memiliki muatan pornografi yang menyebabkan korban takut dan memenuhi permintaan pelaku, seringkali pelaku menuntut gambar seksual tambahan, bantuan seksual, atau uang, sehingga menciptakan tekanan finansial dan emosional bagi korban. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan dari penelitian ini diharapkan agar kedepannya diatur secara khusus dan eksplisit, mengingat karakteristik “sekstorsi” yang sebenarnya berbeda dengan bentuk tindak pidana pemerasan dan kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya . Kata kunci : Sekstorsi, Pemerasan, Seksual

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Rianti
Date Deposited:	07 Sep 2022 07:44
Last Modified:	07 Sep 2022 07:44
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/39127

Actions (login required)

View Item