Analisis terhadap kewenangan badan pengawas pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

Puspita, Puput Sari (2022) Analisis terhadap kewenangan badan pengawas pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. S1 thesis, Ilmu hukum.

[img] Text
Skripsi Full Text. Puput.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)
[img] Text
1. COVER.pdf

Download (194kB)
[img] Text
2. Lmb. Persetujuan.pdf

Download (255kB)
[img] Text
3. Lmb. Pengesahan.pdf

Download (317kB)
[img] Text
6. ABSTRAK.pdf

Download (184kB)
[img] Text
9. BAB I.pdf

Download (457kB)
[img] Text
12. BAB IV.pdf

Download (196kB)
[img] Text
13. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (401kB)

Abstract

skripsi ini membahas analisis yuridis tentang kewenangan badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dalam sistem ketatanegaraan indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimana akan mengupas kewenangan Bawalu itu sendiri. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yang mengawasi penyelenggara pemilu diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia yang dimaksud diharapkan nantinya dalam penyelenggara pemilu Bawaslu hadir untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan yang terlembaga dalam pengawasan pemilu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan indonesia dan juga untuk mengetahui dan menganalisis tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu di indonesia. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Temuan dalam skripsi ini bahwa Dalam struktur kelembagaan negara, Bawaslu memiliki kewenangan sebagai lembaga yang turut serta dalam proses Pemilu bersama dengan KPU juga DKPP. Selain itu, jika dilihat dari fungsi kelembagaan, kewenangan Bawaslu berfungsi sebagai lembaga negara penunjang (Auxiliary state Organ) dan sebagai lembaga quasi yudisial. Serta Pengaturan mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu telah diatur secara komprehensif dan menyangkut pada banyak aspek pengaturan. Pengaturan-pengaturan tersebut diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Fungsi-fungsi Bawaslu yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu pun menyangkut banyak aspek Tidak hanya aspek yang berkaitan tentang pengawasan namun juga aspek-aspek administrasi. Bahkan, untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan. Bawaslu juga diberikan kewenangan quasi yudisial. Kata kunci: Kewenangan, Bawaslu, Sistem Ketatanegaraan.

Type: Thesis (S1)
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KD England and Wales
K Law > KD England and Wales > KDC Scotland
K Law > KF United States Federal Law
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puspita
Date Deposited: 13 Sep 2022 08:12
Last Modified: 13 Sep 2022 08:12
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/39327

Actions (login required)

View Item View Item