ANALISIS TENTANG PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG SEBAGAI SALAH SATU JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011

Triadi, Nia Hasna (2022) ANALISIS TENTANG PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG SEBAGAI SALAH SATU JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text SKRIPSI FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (146kB)
	Text HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (345kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (178kB)
	Text BAB I.pdf Download (599kB)
	Text BAB IV.pdf Download (250kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (174kB)

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau yang selanjutnya ditulis dengan singkatan Perppu merupakan salah satu jenis peraturan perundang- undangan dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia.Penelitian ini adalah bersifatyuridis normative dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statuta approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Permasalahan dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana persyaratan dan substansinya dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan? dan 2) Bagaimana pengaturan kepentingan ikhwal kegentingan memaksa pada pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pasca dikeluarkannya putusan MK?Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Persyaratan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah terpenuhinya syarat hal ihwal “kegentingan memaksa” dalam pembentukan Perppu dengan substansi pembentukannya berlandaskan pada Pancasila sebagai norma dasar yang berlaku di Indonesia, dan tidak bertentangan dengan Konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke-4, tepatnya Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. 2) Pengaturan kepentingan ikhwal kegentingan memaksa pada pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pasca dikeluarkannya putusan MK belum diatur secara tegas dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Triadi
Date Deposited:	13 Sep 2022 07:21
Last Modified:	13 Sep 2022 07:21
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/39345

Actions (login required)

View Item