ANALISIS PENGELOLAAN HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012

qul basyar, taufik (2022) ANALISIS PENGELOLAAN HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012. S1 thesis, Hukum.

	Text Full Text Skripsi Taufik qb.pdf Restricted to Repository staff only Download (951kB)
	Text Cover Skripsi Taufik qb.pdf Download (199kB)
	Text Lembar Pengesahan Skripsi Taufik qb dll.pdf Download (833kB)
	Text ABSTRAK Skripsi Taufik qb.pdf Download (185kB)
	Text BAB I Skripsi Taufik qb.pdf Download (644kB)
	Text BAB IV Skripsi Taufik qb.pdf Download (185kB)
	Text Daftar Pustaka Skripsi Taufik qb.pdf Download (323kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pengelolaan hutan adat pasca dikeluarkanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Hutan adat adalah bagian dari unsur wilayah kekuasaan yang dimiliki masyarakat hukum adat. Pengakuan atas hutan adat sangat mempengaruhi status dalam pengelolaan hutan adat, pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hutan adat seringkali dalam implementasinya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan hutan adat. Pada penelitian ini membahas mengenai hak dalam penguasaan dan pengelolaan hutan adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memberikan dampak terhadap pengaturan hutan di Indonesia terkhusus hutan adat. Pengaturan yang dimaksud adalah bahwa masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi sebagai subjek hukum dan hak-hak tradisionilnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan menghasilkan kesimpulan: Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi penguasaan atas tanah di kawasan hutan bagi masyarakat adat mendapatkan posisi yang kuat dan sejalan dengan konstitusi, karena mengakomodasi hak masyarakat adat atas penguasaan hutan adat. Kedua, masyarakat adat memiliki wewenang untuk mengatur peruntukan, fungsi dan pemanfaatan serta pengelolaan tanah ulayat dan hutan adat yang ada wilayahnya, namun belum jelas siapa subjek pemegang hak) atas pemanfaatan dan pengelolaan hutan adat. Selanjutnya, saran yang dapat diperoleh berdasarkan penelitian ini adalah: Pertama, Pemerintah berperan penting untuk merumuskan peraturan mengenai hutan adat di Indonesia sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012. Kedua, Perlu ada peraturan daerah (Perda) tentang penetapan masyarakat hukum adat dan tanah ulayat/hutan adat , yang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah setempat, yang didasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar hukum adat, masyarakat adat yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi yang terkait.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	BASYAR
Date Deposited:	14 Sep 2022 03:28
Last Modified:	14 Sep 2022 03:28
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/39390

Actions (login required)

View Item