PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN PERAMPASAN BARANG JAMINAN FIDUSIA

Hafizul Aqbar, Abdhy (2022) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN PERAMPASAN BARANG JAMINAN FIDUSIA. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text Abdhy hafizul aqbar SKRIPSI 2 REVISI (2) (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (888kB)
	Text Cover skripsi Abdy Hafizul Aqbar.pdf Download (331kB)
	Text persetujuan dan pengesahan Abdhy Hafizul Aqbar.pdf Download (833kB)
	Text Abstrak Abdhy hafizul aqbar SKRIPSI .pdf Download (9kB)
	Text Bab 1 Abdhy hafizul aqbar SKRIPSI .pdf Download (614kB)
	Text Bab 4 Abdhy hafizul aqbar SKRIPSI .pdf Download (183kB)
	Text Daftar Pustaka Abdy Hafizul Aqbar.pdf Download (151kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisi penerapan pasal pidana terhadap debt collector yang melakukan perampasan barang jaminan fidusia dan Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana perampasan yang dilakukan debt collector kepada barang jaminan fidusia. Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimanakah penerapan pasal pidana terhadap perampasan barang jaminan fidusia yang dilakukan oleh Debt Collector? 2) Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana Debt Collector yang melakukan perampasan barang jaminan fidusia? Metode penelitian Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe yuridis normatife dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case law approach). Hasil penelitian adalah 1) Penerapan Pasal pidana terhadap Debt Collector yang melakukan perampasan barang jaminan fidusia adalah tindak pidana berdasarkan Pasal 368 KUHP dimana segala macam tindakan debt collector yang mengambil unit jaminan fidusia saat melakukan penagihan kredit bermasalah kepada nasabah tidak sesuai dengan SOP. 2) Pertanggungjawaban pidana tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur atau barang jaminan fidusia yang wanprestasi oleh perusahaan leasing pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 adalah perbuatan paksaan dan kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, bahkan dapat juga melahirkan perbuatan sewenagng-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Hal tersebut jelas merupakan bukti adanya persoalan inskonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam UJF dan pelekatan hukum pidna pun dapat dilakukan. Saran Perlu adanya kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam memberantas tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector, masyarakat harus berperan aktif dalam hal ini. Masyarakat harus segera melaporkan jika melihat adanya tindak pidana yang dilakukan debt collector.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Depositing User:	AQBAR
Date Deposited:	22 Sep 2022 06:43
Last Modified:	22 Sep 2022 06:43
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/39941

Actions (login required)

View Item