Eriani, Windi (2022) PENGATURAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA CYBER CRIME. S1 thesis, ILMU HUKUM.
![]() |
Text
SKRIPSI WINDI ERIANI.pdf Download (585kB) |
![]() |
Text
COVER WINDI.pdf Download (22kB) |
![]() |
Text
pengesahan windi.pdf Download (41kB) |
![]() |
Text
BAB I WINDI.pdf Download (305kB) |
![]() |
Text
BAB IV WINDI.pdf Download (12kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA WINDI.pdf Download (134kB) |
Abstract
ABSTRAK Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan urgensi pembuktian digital forensik dalam tindak pidana dunia maya (cyber crime). 2) Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan mengenai digital forensic dalam pembuktian tindak pidana dunia maya (Cyber Crime). Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimanakah pengaturan digital forensik dalam pembuktian tindak pidana dunia maya (Cyber Crime)? dan 2) Apa urgensi pengaturan digital forensic dalam pembuktian Tindak Pidana Dunia Maya (Cyber Crime)? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah: 1) Perlunya digital forensik menjadi urgensi dalam pembuktian tindak pidana dunia maya (cyber crime) agar menjamin kejelasannya dalam suatu pembuktian di persidangan. 2) Dikarenakan Pasal 6 UU ITE belum secara khusus mengatur mengenai bagaimana suatu pembuktian itu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan agar pembuktian itu dapat diterima keabsahannya di peradilan sehingga hal ini menimbulkan kekaburan hukum. Dalam tindak pidana cyber crime pembuktiannya cukup sulit untuk dibuktikan mengingat bukti elektronik mudah dihapus, diubah dan dimodifikasi (rekayasa) sehingga seiring berjalannya waktu digital forensik mulai digunakan dan diperlukan sehingga patut untuk diakomodasi kedalam KUHAP ataupun UU ITE agar menjamin kedudukannya dalam membantu pertimbangan hakim di pengadilan. Kata Kunci: UU ITE, Digital Forensik, dan Cyber Crime
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Eriani |
Date Deposited: | 22 Sep 2022 08:29 |
Last Modified: | 22 Sep 2022 08:29 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/40004 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |