Ainina, Noer Mawaddah (2022) ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN KEPANJEN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK. S1 thesis, Ilmu Hukum.
![]() |
Text
SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
COVER.pdf Download (225kB) |
![]() |
Text
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (615kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (104kB) |
![]() |
Text
BAB 1.pdf Download (224kB) |
![]() |
Text
BAB IV PENUTUP.pdf Download (80kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (140kB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah: 1)Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk putusan hakim pada Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2020.PN.Kpn. 2)Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020.PN.Kpn. Dengan tujuan tersebut maka Permasalahan adalah: 1)Bagaimanakah bentuk putusan hakim dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2020.PN.Kpn? 2)Apakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020.PN.Kpn?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1)Putusan hakim dalam tepat dakwaan sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Perbuatan terdakwa memang menimbulkan rasa sakit, penderitaan, bahkan kematian. 2)Penegakan hukum terhadap anak berbeda dengan orang dewasa mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggungan jawab pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) bilamana upaya lain tidak berhasil. Seharusnya hakim dapat mempertimbangkan agar anak bisa dijatuhkan sanksi tindakan yaitu kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Saran: 1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya lebih mengeksplorasi keterangan dari saksi-saksi, sehingga memunculkan gambaran perkara pembunuhan yang lebih detail. Dan seharusnya tindakan penyerangan yang dilakukan oleh korban juga harus dipertimbangkan mengingat mereka melakukan tindak pidana berupa pernyerangan dan ingin merampok serta memperkosa teman korban selain itu mereka diketahui juga sebelumnya pernah beberapa kali melakukan tindakan begal. Seharusnya hakim lebih bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh anak yang seharusnya dijauhkan dari pidana. Dan seharusnya dengan adanya penyerangan oleh korban ini hakim dapat menjadikan hal tersebut adalah hal yang dapat meringankan untuk terdakwa agar dapat dijauhkan dari pidana. 2) Semua unsur yang ada, termasuk penyidik, orang tua, guru, masyarakat, relawan, dan/atau lembaga yang peduli terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, harus mendukung fungsi pemerintah karena mereka semua berkewajiban untuk menegakkan hak-hak anak. Proses diversi harus diprioritaskan dalam proses penanganan tindak pidana yang melibatkan anak, jika tidak berhasil, hukuman yang dijatuhkan adalah yang didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Kata Kunci: Analisis Putusan, Penganiayaan, Anak, Pembelaan Terpaksa.
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | AININA |
Date Deposited: | 27 Oct 2022 07:43 |
Last Modified: | 27 Oct 2022 07:43 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/40516 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |