Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

surya dharma, melia (2022) Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. S1 thesis, Hukum.

	Text Skripsi Lengkap.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text cover skripsi.pdf Download (54kB)
	Text Lembar Persetujuan & Lembar Pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text Abstrak.pdf Download (31kB)
	Text BAB 1.pdf Download (332kB)
	Text BAB 4.pdf Download (47kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (171kB)

Abstract

ABSTRAK Berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa kewenangan bawaslu dengan menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu diwilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak yang diatur dalam undang-undang. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelesaian sengketa adalah proses, cara atau perbuatan dalam menyelesaikan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, perselisihan atau pertengkaran. Setiap sengketa apapun yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 469 Ayat (1) menyebutkan bahwa putusan bawaslu mengenai sengketa proses Pemilihan Umum merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan, Bawaslu, Penyelesaian Sengketa, Pemilu
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	DHARMA
Date Deposited:	07 Nov 2022 04:02
Last Modified:	07 Nov 2022 04:02
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/40696

Actions (login required)

View Item