Anugrah, Dwinda (2022) Pelayanan Sosial Oleh Panti Sosial Bina Anak, Wanita, dan Eks Psikotik (PSBAWEP) “Harapan Mulya” Provinsi Jambi Terhadap Eks Psikotik. S1 thesis, Hukum.
![]() |
Text
SKRIPSI DWINDA ANUGRAH (B10018131).pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
![]() |
Text
COVER.pdf Download (106kB) |
![]() |
Text
PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (72kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (550kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (106kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (128kB) |
Abstract
Skripsi ini berjudul Pelayanan Sosial Oleh Panti Sosial Bina Anak, Wanita, Dan Eks Psikotik (PSBAWEP) “Harapan Mulya” Provinsi Jambi Terhadap Eks Psikotik , dilatarbelakangi dengan kewenangan pekerja sosial yang kurang sesuai dengan tupoksinya untuk menyelenggarakan pelayanana sosial bagi eks psikotik untuk merealisasikan makna dari kesejahteraan sosial. Terdapat dua permasalahan didalamnya mengenai kewenangan pekerja sosial dalam melakukan pelayanan untuk eks psikotik karena beberapa kegiatan pelayanan belum berjalan secara optimal sesuai jadwal yang ditentukan, serta kewenangan yang terkadang tidak sesuai dengan tupoksinya yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Bina Anak, Wanita Dan Eks Psikotik “Harapan Mulya” Pada Dinas Sosial, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Permasalahan kedua yang ingin dibahas ialah bagaimana bentuk pengawasan dan evaluasi yang dilakukan rutin oleh atasannya secara tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang belum sesuai dengan yang direncanakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Sebagai dukungan data yang digunakan yaitu dari data sekunder dan data primer dikumpulkan melalui keperpustakaan dan penelitian lapangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pekerja sosial memang terlaksana, akan tetapi dalam menjalankan kewenangannya ditemukan kegiatan yang tidak di realisasikan ataupun terkadang bekerja tidak sesuai tupoksi, hal ini tidak luput dari kurangnya Sumber Daya Manusia serta permasalahan sarana dan prasarana. Maka dari itu harus diketahui juga bagaimana bentuk pengawasan dan evaluasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan pihak-pihak yang berwenang lainnya. Kata kunci: Kewenangan, Pekerja Sosial, Pengawasan
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | ANUGRAH |
Date Deposited: | 16 Nov 2022 04:17 |
Last Modified: | 16 Nov 2022 04:17 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/40774 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |