Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Hutan Dalam Kawasan Hutan Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bungo

Afriani, Ririn (2022) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Hutan Dalam Kawasan Hutan Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bungo. S1 thesis, Ilmu Hukum.

	Text SKRIPSI RIRIN AFRIANI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER RIRIN AFRIANI.pdf Download (115kB)
	Text LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RIRIN AFRIANI.pdf Download (978kB)
	Text ABSTRAK RIRIN AFRIANI.pdf Download (183kB)
	Text BAB I RIRIN AFRIANI.pdf Download (370kB)
	Text BAB IV RIRIN AFRIANI.pdf Download (11kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA RIRIN AFRIANI.pdf Download (428kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui dan memahami Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bungo. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kendala penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan melalui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Hutan Dalam Kawasan Hutan Produksi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bungo. Rumusan masalah : 1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana dalam menegakkan hukum terhadap Pelaku Perusakan Hutan Dalam Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bungo? 2) Apakah kendala penegakan hukum dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelaku perusakan hutan dalam kawasan hutan produksi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bungo? Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian 1) Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan penegakan hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan secara umum sudah berjalan dengan baik, yang dilakukan dengan proses penyelidikan, penyidikan, dilanjutkan dengan proses penangkapan, penuntutan dan pelaksanaan di depan pengadilan dengan mengacu pada Undang-Udanng Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun, secara khususnya masih terdapat beberapa hambatan yang disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi hukum seperti kurangnya peran masyarakat dan sarana atau fasilitas. 2) Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bungo adalah a. kendala penegak hukum b. kurangnya sarana atau fasilitas c. kelalaian masyarakat d. kebudayaan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perusakan Hutan.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	AFRIANI
Date Deposited:	16 Nov 2022 04:01
Last Modified:	16 Nov 2022 04:01
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/40980

Actions (login required)

View Item