KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Azzahra, Nadya (2022) KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME. S1 thesis, Tata Negara.

	Text Skripsi Full Nadya Azzahra (RRB10017052).pdf Download (997kB)
	Text Cover Skripsi Nadya Azzahra (RRB10017052).pdf Download (27kB)
	Text Lembar Persetujuan Nadya Azzahra (RRB10017052).pdf Download (251kB)
	Text Lembar Pengesahan Nadya Azzahra (RRB10017052).pdf Download (264kB)
	Text Abstrak Nadya Azzahra (RRB10017052).pdf Download (11kB)
	Text BAB I Nadya Azzahra (RRB10017052).pdf Download (272kB)
	Text BAB Kesimpulan Nadya Azzahra (RRB10017052).pdf Download (11kB)
	Text Daftar Pustaka Nadya Azzahra (RRB10017052).pdf Download (13kB)

Abstract

KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME Oleh: Nadya Azzahra RRB10017052 ABSTRAK Penulis mengambil penelitian ini: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme., 2) Untuk mengetahui Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan tujuan diatas, masalah tersebut metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normative dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil dan pembahasan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI secara eksplisit telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Seperti diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, dalam penerapan Undang-undang yang berkaitan dengan pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme zsebagaimana amanat pada pasal 341 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, belum dapat dikewenangan secara konkret dilapangan karena terkendala oleh pembentukan Perpres sebagai aturan pelaksanaan pelibatan Tentara Nasional Indonesia yang belum rampung sampai saat ini, sehingga pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan aksi terorisme masih bersifat perbantuan terhadap Inlstitusi Polri melalui Kebijakan Politik Negara, dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan Negara sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pertahanan di Indonesia. Kata Kunci: Kewengan, TNI, Tindak Pidana, Terorisme. AUTHORITY OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMY (TNI) IN THE ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF TERRORISM By: Nadya Azzahra RRB10017052 ABSTRACT The author took this research: 1) To find out and analyze the Regulatory Authority of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in eradicating the Crime of Terrorism., 2) To determine the position of the Indonesian National Army (TNI) in the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. With the above objectives, the method used is a normative juridical approach. The normative juridical approach is carried out by studying, viewing and examining several theoretical matters concerning legal principles, conceptions, legal doctrines, legal regulations and legal systems relating to the problems of this research. The results and discussion of the authority of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in eradicating criminal acts of terrorism in an effort to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia have been explicitly regulated in several laws and regulations. As regulated in Law Number 3 of 2002 concerning National Defense, Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, and Law Number 5 of 2018 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism. However, in the application of the law relating to the involvement of the TNI in eradicating acts of terrorism, as mandated in Article 341 of Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, it cannot yet be authorized in a concrete way because it is constrained by the formation of a Presidential Regulation as a rule for implementing the involvement of the Army. The Indonesian National Armed Forces (TNI) has not been completed to date, so that the involvement of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in eradicating acts of terrorism is still an aid to the National Police Institution through State Political Policy, and the position of the Indonesian National Army is the main component in the national defense system as mandated in the Act. Law Number 3 of 2002 concerning National Defense in the context of carrying out defense tasks in Indonesia. Keywords: Authority, TNI, Crime, Terrorism.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Azzahra
Date Deposited:	17 Nov 2022 07:16
Last Modified:	17 Nov 2022 07:16
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/41032

Actions (login required)

View Item