URGENSI PENETAPAN GARIS BESAR HALUAN NEGARA OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Aldi Putra, Ardian (2022) URGENSI PENETAPAN GARIS BESAR HALUAN NEGARA OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA. S2 thesis, Universitas Jambi.

	Text COVER.pdf Download (30kB)
	Text PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (123kB)
	Text BAB 5.pdf Download (120kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (253kB)
	Text TESIS-Ardian.pdf Download (1MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa urgensi dari penetapan GBHN oleh MPR serta mengetahui bentuk hukum dan ruang lingkup yang ideal bagi GBHN tersebut. Bentuk penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah dan pendekatan perbandingan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kedaulatan rakyat, dan teori kewenangan dengan disertai tinjauan terhadap konsep dari haluan negara, perspektif historis dan yuridis dari GBHN tersebut serta Eksistensi MPR dalam menetapkan GBHN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengembalikan Haluan Negara merupakan hal yang urgensi, karena penyusunan rencana pembangunan nasional di era reformasi menyebabkan situasi inkonsistensi dalam pembangunan berkelanjutan, dimana hasil (output) dan pencapaiannya (outcome) pembangunan tidak sesuai dari harapan yang sudah diamanatkan di dalam RPJPN. Gerak dan sikap tindakan pemerintah terkesan “liar” dan lepas kontrol. Hal ini terjadi karena: (a) adanya kelemahan substansi dalam RPPJN; (b) adanya kelemahan dari sisi kelembagaan pembentuk RPJPN; dan (c) adanya kelemahan dari aspek implementasi dimana perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terjadi inkosistensi dan disharmonisasi. Haluan Negara dapat menjadikan arah pembangunan nasional berkelanjutan demi terwujudnya tujuan dan cita negara. GBHN yang diusulkan oleh penulis adalah GBHN yang dapat memberikan arah dan pedoman bagi pembangunan nasional secara holistik, berjangka panjang dan sistematis. Semacam blue print Negara Indonesia, yang disepakati oleh seluruh elemen bangsa untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. GBHN merupakan penjabaran dari cita-cita dan tujuan nasional dan menjadi ruh, kaidah serta guidence bagi setiap pemimpin agar pembangunan nasional di Negara Indonesia tetap berjalan secara berkesinambungan dan tidak berbelok arah mengikuti hasrat dan selera pemimpin pada setiap periode kepemimpinannya. Bentuk hukum dari GBHN tersebut adalah dengan TAP MPR serta Adapun rumusan ruang lingkup materi muatan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang direkomendasikan yang diklasifikasikan berdasarkan pada tujuan negara sebagaimana yang terdapat di dalam preambule pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah antara lain: Melindungi Segenap Bangsa Indonesia,Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Ikut Serta Dalam Upaya Perdamaian Dunia. Kata Kunci : Urgensi, Penetapan, Garis – Garis Besar Haluan Negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Type:	Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords:	Urgensi, Penetapan, Garis – Garis Besar Haluan Negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	PUTRA
Date Deposited:	12 Dec 2022 03:42
Last Modified:	12 Dec 2022 03:42
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/41504

Actions (login required)

View Item