PERANAN CAMAT DALAM URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI KECAMATAN ALAM BARAJO BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN

hendri, saputra (2022) PERANAN CAMAT DALAM URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI KECAMATAN ALAM BARAJO BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN. S1 thesis, hukum tata negara.

	Text skripsi full hendri.docx Restricted to Repository staff only Download (142kB)
	Text cover .pdf Download (206kB)
	Text ABSTRAK hendri.pdf Download (184kB)
	Text halaman persetujuan skripsi.pdf Download (186kB)
	Text BAB I.pdf Download (450kB)
	Text BAB IV.pdf Download (190kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (393kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis secara mendalam dasar hukum peran camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan memahami serta menganalisis secara mendalam kedudukan dan fungsi camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Alam Barajo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang difokuskan selain melihat peraturannya juga melihat secara langsung bagaimana peranan camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum khususnya di wilayah kecamatan Alam Barajo jika ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, objek penelitian ini adalah hukum positif yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Alam Barajo. Metode penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 3 (tiga) jenis data yaitu: data primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan hubungan pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 yakni pada Peraturan sebelumnya dijelaskam bahwa Kecamatan adalah satuan wilayah kekuasaan tetapi sekarang tidak lagi, melainkan sekarang kecamatan sudah menjadi satuan wilayah kerja atau pelayanan. Kata Kunci: Peran Camat, Pemerintahan Umum,

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Saputra
Date Deposited:	12 Dec 2022 03:39
Last Modified:	12 Dec 2022 03:39
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/41853

Actions (login required)

View Item