KEBIJAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELACURAN DI INDONESIA

Akmal, Akmal (2022) KEBIJAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELACURAN DI INDONESIA. S1 thesis, Ilmu Hukum.

	Text ABSTRAK.pdf Download (145kB)
	Text BAB I.pdf Download (465kB)
	Text BAB IV.pdf Download (148kB)
	Text cover.pdf Download (2MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (173kB)
	Text SKRIP. AK 4.docx Restricted to Repository staff only Download (147kB)
	Text lembar pengesahan.pdf Download (9MB)

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pelacuran di Indonesia berdasarkan peraturan perundang- undangan, serta kebijakan Hukum Pidana Terhadap tindak pidana pelacuran di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep, sedangkan analisis data secara deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana pelacuran di Indonesia berdasarkan KUHP maupun peraturan perundang-undangan diluar KUHP belum memberikan substansi aturan yang jelas, karena didalam KUHP hanya mengatur mengenai germo/mucikari dan calo yang terlibat dalam tindak pidana pelacuran, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP juga tidak memberikan batasan jelas mengenai tindak pidana pelacuran. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pelacuran di Indonesia dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengaturan tentang tindak pidana pelacuran dengan memberikan batasan yang jelas dan mengikat terhadap PSK dan pengguna jasa PSK, membuat peraturan mengenai penutupan praktik prostitusi, seperti penutupan tempat-tempat yang rawan terjadi aksi pelacuran, membuat aturan yang mengkategorikan pelacuran sebagai perbuatan kriminal yang memiliki sanksi cukup berat, serta melakukan kebijakan yang mengatur tentang upaya-upaya untuk menindak tindak pidana pelacuran sampai akar-akarnya. Kesimpulan dari hal ini adalah tindak pidana pelacuran di Indonesia belum memiliki pengaturan yang jelas, sehingga membutuhkan adanya perbaikan dalam pengaturan tersebut. Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Tindak Pidana Pelacuran

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Tindak Pidana Pelacuran
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	AKMAL
Date Deposited:	15 Dec 2022 07:24
Last Modified:	14 Sep 2023 02:27
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/42149

Actions (login required)

View Item