PERANAN LEMBAGA PENGELOLAAN HUTAN DESA DALAM MENGELOLA HUTAN DESA RIMBO PUSAKO BATANG TERAB DESA JELUTIH BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN LEMBAGA RIMBO PUSAKO BATANG TERAB SEBAGAI LEMBAGA DESA PENGELOLA HUTAN DESA

IZA MAHENDRA, M ILHAM (2022) PERANAN LEMBAGA PENGELOLAAN HUTAN DESA DALAM MENGELOLA HUTAN DESA RIMBO PUSAKO BATANG TERAB DESA JELUTIH BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN LEMBAGA RIMBO PUSAKO BATANG TERAB SEBAGAI LEMBAGA DESA PENGELOLA HUTAN DESA. S1 thesis, Ilmu Hukum.

	Text SKRIPSI FULL TEXT.pdf Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (101kB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (70kB)
	Text BAB I .pdf Download (310kB)
	Text BAB KESIMPULAN.pdf Download (9kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (78kB)

Abstract

ABSTRAK Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa dengan hak kepemilikan atas kawasan hutan, dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang lembaga pengelolan hutan desa dalam mengelola hutan Desa, serta kendala lembaga pengelola hutan desa dalam pengelolaan hutan Rimbo Pusako Batang Terap berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2010. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang lembaga pengelolan hutan desa dalam mengelola hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terap berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2010 belum berjalan optimal karena masih ada beberapa tugas dan fungsi yang belum terlaksana sesuai aturan tersebut, seperti tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan visi dan misi lembaga hutan desa, tugas menyelenggarakan rapat anggota dan rapat pengurus, serta belum melaksanakan tugas untuk membuat laporan pertanggungjawaban dan manajemen tahunan. Kondisi ini disebabkan adanya ketidakjelasan aturan dalam Peraturan Desa Jelutih Nomor 3 Tahun 2010, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan pemahaman dan pemaknaan yang berbeda-beda. Akibatnya tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan, menjadi tidak terlaksana dengan baik karena aturan yang kurang jelas tersebut.Kendala lembaga pengelola hutan desa dalam pengelolaan hutan Rimbo Pusako Batang Terap berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2010 adalah adanya pihak-pihak luar yang turut serta melakukan penebangan secara illegal dan tidak bertanggungjawab, serta ancaman menjadi sasaran ekspansi HTI. Kata Kunci : peran LPHD, hutan desa, Perdes

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	MAHENDRA
Date Deposited:	15 Dec 2022 04:24
Last Modified:	15 Dec 2022 04:24
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/42198

Actions (login required)

View Item