KEWENANGAN PENETAPAN IURAN BPJS PADA PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH (PBPU) DAN PESERTA BUKAN PEKERJA (BP) DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Chiaratumanda, Iloni (2022) KEWENANGAN PENETAPAN IURAN BPJS PADA PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH (PBPU) DAN PESERTA BUKAN PEKERJA (BP) DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S1 thesis, ilmu hukum.

	Text ILONI FULL SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text COVER.pdf Download (494kB)
	Text LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (8kB)
	Text BAB I.pdf Download (167kB)
	Text BAB IV PENUTUP.pdf Download (14kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (90kB)

Abstract

Keputusan pemerintah untuk kembali melakukan kenaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang telah ditolak oleh Mahkamah Agung melalui Nomor 7/P/Hum/2020 menarik untuk dikaji, Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui, mengkaji tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas kesehatan di Indonesia dan mengetahui kepastian hukum putusan Mahkamah Agung No.7P/HUM/2020. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundag-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) Hasil dari penelitian menunjukkan 1) Negara memiliki tanggung jawab atas pemunahan hak dasar kesehatan karena dijamin oleh Undang Undang Dasar. Kesehata n adalah hak setiap manusia, oleh karena itu setiap lapisan masyarakat berhak untuk menda patkan perlayanan dan perlindungan terhadap kesehatannya 2) Putusan Mahkamah Agung menyatakan kenaikan iuran BPJS yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah adanya putusan mahkamah Agung tersebut iuran BPJS kembali kepada tarif awal yaitu ketentuan tarif iuran yang diatur Perpres Nomor 82 Tahun 2018 serta Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Presiden secara legalitas tetap sah karena Perpres sendiri memang diatur dalam hierarki peraturan-perundang-undangan. Kata Kunci : Kesehatan, Kenaikan, Iuran BPJS.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	CHIARATUMANDA
Date Deposited:	15 Dec 2022 03:34
Last Modified:	15 Dec 2022 03:34
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/42260

Actions (login required)

View Item