kebijakan hukum pidana terhadap tindakan persekusi

anugra, tiara (2022) kebijakan hukum pidana terhadap tindakan persekusi. S1 thesis, fakultas hukum.

[img] Text
skripsi lalak sidang pdf.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (679kB)
[img] Text
cover lala pdf.pdf

Download (18kB)
[img] Text
halaman persetujuan dan pengesahan.pdf

Download (677kB)
[img] Text
ABSTRAK lala.pdf

Download (7kB)
[img] Text
BAB I lala.pdf

Download (314kB)
[img] Text
BAB IV lala.pdf

Download (8kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA lala.pdf

Download (102kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindakan persekusi yang ada saat ini dalam hukum positif Indonesia dan pengaturan yang ideal tentang tindakan persekusi dalam presfektif kebijakan hukum pidana Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum , dan doktrin-doktrin hukum. Dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan undang-undang (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approch). Hasil dari penelitian yaitu pengaturan mengenai perbuatan persekusi belum ada aturan yang mengatur secara jelas mengenai tindakan ini sehingga perlu adanya pengaturan lebih Spesifik dan pengaturan tindak pidana persekusi yang ideal dalam kebijakan hukum pidana Indonesia adalah diharapkannya ada produk hukum yang dapat menjangkau secara Spesifik khususnya pada persoalan pidana yang menyangkut perbuatan persekusi. Saran setelah menganalisis aturan terkait penulis berpendapat Perlu dilakukannya pembaharuan hukum terhadap tindakan persekusi ini khususnya pada Rancangan Kitab Undang- undang Hukum Pidana ini agar dapat menjangkau secara pasti dalam kasus persekusi yang kini banyak terjadi di Indonesia dan agar tidak menimbulkan dualisme penuntutan terhadap tindak pidana. Dan dalam membuat dan merumuskan suatu produk hukum, sejatinya pemerintah harus lebih tegas dan jelas bagaimana aturannya dirumuskan dan memberikan penjelasan tentang apa yang diatur agar memperjelas dan tidak menimbulkan perbedaan pendapat guna menghindari terjadinya tumpang tindih khususnya pada tindak pidana persekusi.

Type: Thesis (S1)
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: ANUGRA
Date Deposited: 15 Dec 2022 07:06
Last Modified: 15 Dec 2022 07:06
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/42272

Actions (login required)

View Item View Item