ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 50/PID.SUS-TPK/ 2015 PN JMB DAN NOMOR 1689 K/ PID.SUS/2016)

Ridwan, Muhammad (2022) ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 50/PID.SUS-TPK/ 2015 PN JMB DAN NOMOR 1689 K/ PID.SUS/2016). S1 thesis, Ilmu Hukum.

	Text Muhammad Ridwan B10015226 .pdf Restricted to Repository staff only Download (470kB)
	Text COVER.pdf Download (86kB)
	Text COVER.pdf Download (86kB)
	Text Doc4.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (146kB)
	Text BAB I.pdf Download (610kB)
	Text BAB IV.pdf Download (147kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (157kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi terhadap pelaku pada Putusan Nomor 50/Pid.Sus- TPK/2015/PN Jmb dan Putusan Nomor 1689 K/Pid.Sus/2016. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini yaituBagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi terhadap pelaku pada Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jmb dan Putusan Nomor 1689 K/Pid.Sus/2016?. Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginvertarisasi, mensistematisasikan dan menfnterprestasi. Temuan skripsi menunjukkan bahwaPertimbangan hukum pada tingkat Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi dan Mahkamah Agung, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi mengakibatkan disparitas pidana dengan mengakomodir hukum acara pidana, terutama Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP. Putusan majelis hakim pada tingkat Pengadilan Negeri sudah melakukan pengkajian hal-hal yang terkait dengan dasar hukum, nilai-nilai, norma-norma, dan asas-asas dari berbagai sumber walaupun analisisnya belum begitu mendalam. Namun pada tingkat Mahkamah Agung masih terdapat perbedaan dalam pengkajian konsep hukum terkait dengan tindak pidana korupsi. Sebagai saran atas kesimpulan tersebut disarankan Majelis hakim sebaiknya memahami benar konsep-konsep yuridis yang menjadi unsur dari tindak pidana, terlebih unsur-unsur mutlak dari setiap tindak pidana, seperti sifat melawan hukum, kesalahan dan alasan penghapusan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	RIDWAN
Date Deposited:	15 Dec 2022 06:57
Last Modified:	15 Dec 2022 06:57
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/42279

Actions (login required)

View Item