Fungsi Akta De Command Dalam Proses Lelang Barang Jaminan Debitur Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak

Iskandar, Dede (2023) Fungsi Akta De Command Dalam Proses Lelang Barang Jaminan Debitur Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak. S2 thesis, Kenotariatan.

	Text 1. Cover.pdf Download (20kB)
	Text 2. Halaman Pengesahan.pdf Download (68kB)
	Text 3. Abstrak.pdf Download (190kB)
	Text BAB V.pdf Download (203kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (328kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi perjanjian para pihak yang ada dalam Akta De Command untuk proses lelang barang jaminan dan akibat hukum apabila lewat masa berlakunya akta De Command. Tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan Notaris dibebankan tanggungjawab yang besar atas setiap tindakan yang dilakukan, dalam hal ini membuat akta autentik. Dunia pelelangan dikenal dengan adanya Acte de command. Rencana pembelian sementara oleh bank tersebut harus diawali dengan pembuatan akta autentik yang dikenal dengan Akta Pembelian buat Orang Lain atau dikenal juga dengan istilah Acte de command yang pada intinya berisi pernyataan bahwa bank kreditur akan ikut menjadi peserta lelang untuk membeli aset jaminan kreditnya. Para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang. Menurut undang-undang causa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akibat hukum perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum. Faktor akta Notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan, yaitu ketika Notaris terbukti melakukan pelanggaran seperti perbuatan melawan hukum, misalnya dalam pembuatan akta ada unsur pemaksaan dari Notaris bagi salah satu pihak untuk menandatangani akta, tidak membacakan akta di hadapan para pihak dan syarat formil pembuatan akta lainnya dilanggar oleh Notaris. Isu hukum dalam tesis ini adalah konflik norma, karena pelaksanaan Pasal 6 UUHT (dalam Peraturan Menteri Keuangan disebut lelang eksekusi Pasal 6 UUHT) tidak berkaitan langsung dengan titel eksekutorial yang tercantum pada Sertifikat Hak Tanggungan (lihat Pasal 14 UUHT). Sedangkan dalamPasal 6 UUHT jo Pasal 20 ayat 1 huruf (a) maka pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Artinya, bahwa pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (ex lege) kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk melakukan penjualan melalui pelelangan umum atas aset yang dijadikan sebagai jaminan apabila debitur cidera janji

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	iskandar
Date Deposited:	15 Dec 2022 04:38
Last Modified:	14 Sep 2023 02:51
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/42309

Actions (login required)

View Item