Hidayat, Guruh (2022) PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN TERTIB SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI KECAMATAN BANGKO). S1 thesis, Hukum.
![]() |
Text
SKRIPSI GURUH HIDAYAT.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
PENGESAHAN.pdf Download (215kB) |
![]() |
Text
COVER.pdf Download (227kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (297kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (693kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (519kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA (2).pdf Download (584kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dalam Penegakan Tertib Sosial Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan hambatan dalam penerapan tertib sosial serta upaya penyelesaiannya. Metode Penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dimana lebih menjelaskan apa yang menjadi kesenjangan antara aturan dan kenyataan. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Merangin Khususnya di Kecamatan Bangko, dimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum belum berjalan dengan semestinya. Karena masih sering ditemukan di lapangan pelanggaran mengenai ketertiban umum, terutama tentang tertib sosial, yaitu masih ditemukan tempat karaoke yang kedapatan menyediakan jasa pekerja seks komersial, yang mana itu telah melanggar dari peraturan daerah yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran Sat Pol PP dalam menegakan tertib sosial berdasarkan peraturan daerah tentang ketertiban umum di Kabupaten Merangin antara lain terdiri dari: peran penertiban, peran penyuluhan, peran penindakan dan peran pembinaan. Dalam penertiban hambatan yang dihadapi oleh anggota Sat Pol PP Kabupaten Merangin terdiri dari: Kurangnya mutu sumber daya manusia yang dimiliki oleh anggota Sat Pol PP, kurangnya kemampuan anggota Sat Pol PP dalam memahami tugas pokok dan fungsi, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah tentang ketertiban umum yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut dengan lebih meningkatkan kemampuan anggota Sat Pol PP dalam memahami tugas pokok dan fungsi, meningkatkan sarana dan prasarana dengan optimal, meningkatan kesadaran masyarakat dalam memahami dan mentaati peraturan daerah yang telah ditetapkan dengan cara mengadakan sosialisasi serta memberikan penyuluhan secara berkala dan rutin. Kata Kunci: Peranan, Polisi Pamong Praja, Penegakan, Tertib Sosial
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Depositing User: | HIDAYAT |
Date Deposited: | 16 Dec 2022 01:47 |
Last Modified: | 16 Dec 2022 01:47 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/42414 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |