KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PROSES PEMERIKSAAN NOTARIS

Ma'rifatullah, Andika (1998) KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PROSES PEMERIKSAAN NOTARIS. S2 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

[img] Text
Abstrak Tesis Dika.pdf

Download (183kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (609kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (185kB)
[img] Text
Cover.pdf

Download (301kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (400kB)
[img] Text
Tesis Full Andika.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (904kB)
Official URL: https://repository.unja.ac.id/

Abstract

ABSTRAK Tujuan Penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemberian rekomendasi pemeriksaan Notaris dan untuk memahami dan menganalisis implikasi kekuatan hukum rekomendasi Majelis Kehormatan Notaris yang dikeluarkan terhadap pemeriksaan Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, serta juga menggunakan data tersier sebagai penunjang bahan hukum lainnya. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris sebagai organisasi yang melindungi Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, hal ini sesuai dengan perintah Undang-Undang. Notaris yang telah melakukan kelalaian tidak dapat serta merta menolak untuk memberi keterangan dengan alasan rahasia jabatan, oleh karena dalam ketentuan tersebut menentukan bahwasanya untuk kepentingan proses peradilan, maka dapat dilakukan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk memberi keterangan setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Bentuk putusan dari Majelis Kehormatan Notaris adalah rekomendasi persetujuan dan penolakan terhadap pemeriksaan Notaris oleh arapat penegak hukum. Jika diberikan persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemeriksaan Notaris oleh penegak hukum maka notaris wajib memberikan informasi dan dokumen-dokumen yang diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan. Bentuk kekuatan hukum dari rekomendasi Majelis Kehormatan Notaris, mempunyai kekuatan yang kuat dan mengikat terhadap Notaris yang akan menjalani pemeriksaan oleh aparat hukum terkait penyelidikan, penyidikan maupun terhadap proses dalam pemeriksaan dalam peradilan. Kata kunci: Majelis Kehormatan Notaris, Kode Etik, Tanggung jawab Hukum

Type: Thesis (S2)
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User: Ma`rifatullah
Date Deposited: 16 Dec 2022 03:29
Last Modified: 16 Dec 2022 03:29
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/42463

Actions (login required)

View Item View Item