PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TANJUNG LAMIN KECAMATAN PEMENANG BARAT KABUPATEN MERANGIN

Assodiki, Alhanim (2022) PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TANJUNG LAMIN KECAMATAN PEMENANG BARAT KABUPATEN MERANGIN. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text ABSTRAK.pdf Download (184kB)
	Text BAB I.pdf Download (592kB)
	Text BAB IV.pdf Download (197kB)
	Text COVER.pdf Download (196kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (392kB)
	Text Skripsi Alhanim 14.12.2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di Desa Tanjung Lamin Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin. Dan 2. Apa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di Desa Tanjung Lamin Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Lamin Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris, dengan menjadikan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan mengadakan wawancara dan mengumpulkan laporan dalam bentuk dokumen dengan pihak-pihak terkait dalam mendukung penelitian serta data sekunder, yang diperoleh dari bahan dokumentasi dan bahan tertulis seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta bahan dokumentasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa di Desa Tanjung Lamin Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan wewenang kepada Bupati/WaliKota dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa. Namun secara teknis, masih ada beberapa hal yang tidak diatur secara rinci sehingga kemudian di tindak lanjuti dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Merangin dengan membentuk Tim Khusus penyelesaian masalah sengketa hasil pemilihan kepala desa. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), posisi Bupati dalam penanganan sengketa pemilihan kepala desa tidak melihat desa sebagai suatu sistem otonomi. Melainkan, sebagai bagian dari sistem pemerintahan.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Pelaksanaan Mekanisme, Penyelesaian Sengketa, Pemilihan Kepala Desa.
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	assodiki
Date Deposited:	16 Dec 2022 03:30
Last Modified:	16 Dec 2022 03:30
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/42472

Actions (login required)

View Item