MASALAH PENYELUNDUPAN SENJATA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNTOC 2000 (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME)

MARPAUNG, FERENT YULIARTA (2022) MASALAH PENYELUNDUPAN SENJATA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNTOC 2000 (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME). S1 thesis, Fakultas Hukum.

	Text Skripsi Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB)
	Text Cover (2).pdf Download (9kB)
	Text Halaman persetujuan dan pengesahan.pdf Download (8kB)
	Text Abstrak.pdf Download (6kB)
	Text BAB 1 (2).pdf Download (235kB)
	Text BAB IV Penutup atau Kesimpulan.pdf Download (7kB)
	Text Daftar Pustaka (2).pdf Download (144kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan dalam rangka untuk mengetahui Masalah Penyelundupan Senjata di Indonesia ditinjau dari UNTOC (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime). Permasalahannya yaitu apakah Pengaturan tentang Penyelundupan Senjata di Indonesia telah selaras dengan Hukum Internasional. Tipe penelitian merupakan Penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan Pustaka atau data sekunder dan data primer. Pengaturan hukum internasional tentang senjata, maupun perdagangan senjata diatur dalam: 1. Konvensi Den Haag, 2. Program aksi PBB dalam rsolusi 56/24 V (UN General Assembly Resolution A/RES/56/24 V) pada 24 Desember 2001 atau lebih di kenal dengan UNPoA, 3. UNTOC Firearms Protocol. Pengaturan mengenai Penyelundupan Senjata di Indonesia sesuai dengan UN Firearms Protocol sudah sangat jelas mengatur mengenai penyelundupan senjata, mulai dari ruang lingkup, pemidanaan, serta pencegahan sudah diatur didalamnya. Hanya saja masih banyak negara yang belum menerapkan ketentuan UN Firearms Protocol tersebut, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri pada dasarnya memiliki beberapa undang-undang yang mengatur kepemilikan, perizinan, dan pelarangan kepemilikan senjata api secara terpisah, misalnya UU No.8 Tahun 1948, UU No.12 Tahun 1951, UU No.20 Tahun 1960, serta UU No.2 Tahun 2002. Masing-masing angkatan bersenjata (AL/AU/AD) dan Polri telah memiliki standar baku dalam stockpile management. Namun demikian, belum terdapat UU yang mengatur secara komprehensif mengenai aspek-aspek registrasi, marketing and tracing, transfer, maupun brokering dalam pengadaannya. Kata Kunci : UNTOC, Masalah, Penyelundupan

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Marpaung
Date Deposited:	16 Dec 2022 06:48
Last Modified:	16 Dec 2022 06:48
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/42480

Actions (login required)

View Item