Perjanjian Sewa Menyewa Kebun di Bawah Tangan Dengan Waktu Tertentu di Kabupaten Batang Hari

Primania, Duwinta (2023) Perjanjian Sewa Menyewa Kebun di Bawah Tangan Dengan Waktu Tertentu di Kabupaten Batang Hari. S2 thesis, Kenotariatan.

	Text 1. Cover.pdf Download (119kB)
	Text 2. Halaman Pengesahan.pdf Download (33kB)
	Text 3. Abstrak.pdf Download (209kB)
	Text 4. BAB V.pdf Download (207kB)
	Text 5. Daftar Pustka.pdf Download (210kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkritisi bentuk perjanjian dan kekuatan pembuktian perjanjian sewa menyewa kebun di bawah tangan dengan waktu tertentu di kabupaten Batang Hari apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, dari 10 (sepuluh) desa di Kecamatan Bajubang, ada 7 (tujuh) sampel yang membuat perjanjian sewa menyewa di bawah tangan dan tidak memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) yaitu dengan tidak menyebutkan hak dan kewajiban para pihak, hanya disebutkan biaya sewa dan jangka waktu sewa dan masyarakat tersebut hanya menyewa pohon untuk mengambil hasilnya tanpa diikuti dengan tanahnya.Kemudian pihak yang menyewakan tanpa sepengetahuan pihak penyewa menjual kebun tersebut kepada pihak ketiga. Sehingga Hal tersebut menimbulkan konflik dan kelemahan-kelemahan hukum dan tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak penyewa. Terjadi kesenjangan antara das sein (kenyataan/ peristiwa konkrit yang terjadi) dan das sollen (teori/ kaedah hukum yang berisi kenyataan normatif yang seharusnya dilakukan). Pasal 1576 KUHPerdata, dijelaskan bahwa apabila terdapat perjanjian jual beli tidak lah memutuskan perjanjian sewa menyewa yang sebelumnya dilaksanakan, kecuali telah diperjanjikan dengan tegas pada waktu mengikatkan perjanjian sewa menyewa. Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya, dalam kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta otentik. masyarakat masih tidak memahami tentang perjanjian, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban didalam perjanjian serta penerapan syarat sah perjanjian belum terpenuhi. Walaupun perjanjian yang dibuat di bawah tangan, tetap harus memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian. Seharusnya masyarakat menyewakan tanah beserta benda yang ada di atasnya, bukan hanya menyewakan pohon tanpa diikuti dengan tanahnya. Seharusnya perjanjian di bawah tangan yang dibuat tersebut di waarmerking oleh Notaris

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	Primania
Date Deposited:	16 Dec 2022 08:52
Last Modified:	14 Sep 2023 03:48
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/42515

Actions (login required)

View Item