Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Trading Ilegal di Indonesia(Studi Kasus Binomo)

Alvira, Bella (2022) Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Trading Ilegal di Indonesia(Studi Kasus Binomo). S1 thesis, Hukum Pidana.

	Text SKRIPSI FULL BELLA.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text COVER BELLA.pdf Download (366kB)
	Text PERSETUJUAN TUGAS AKHIR BELLA.pdf Download (409kB)
	Text PENGESAHAN TUGAS AKHIR BELLA (1).pdf Download (593kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (190kB)
	Text BAB 1 BELLA.pdf Download (860kB)
	Text BAB 4 BELLA.pdf Download (181kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA BELLA.pdf Download (519kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana trading ilegal, trading yang merupakan termasuk dalam Pialang Berjangka yang diawasi oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 mencakup hal-hal umum, kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan hingga penerapan hukum. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan hukum trading ilegal? 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terhadap trading ilegal? Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yang merupakan penelitian doktriner, karena penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan library research dengan mempelajari dokumen-dokumen, tulisan para ahli,buku-buku literatur, jurnal hukum, situs internet, kamus hukum serta peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pada dasarnya pengaturan hukum terkait trading ilegal tidak diatur dalam undang-undang ataupun pengaturan hukum lainnya, dalam pelaksanaannya trading mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. 2) Kebijakan hukum pidana terkait trading ilegal pada studi kasus Binomo saat ini masih berpacu dengan undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut yaitu Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Saran yang dapat disimpulkan adalah diharapkan untuk segera membuat dan memperbaharui pengaturan dan kebijakan hukum terkait trading ilegal yang relevan.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	ALVIRA
Date Deposited:	16 Dec 2022 02:55
Last Modified:	16 Dec 2022 02:55
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/42523

Actions (login required)

View Item