ANALISIS TERHADAP PENGATURAN ASAS CONTRARIUS ACTUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Martin, Ivory Sandora (2022) ANALISIS TERHADAP PENGATURAN ASAS CONTRARIUS ACTUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN. S1 thesis, ilmu hukum.

	Text COVER_.pdf Download (40kB)
	Text SKRIPSI FULL TEKS.pdf Restricted to Repository staff only Download (494kB)
	Text HALAMAN PERSETUJUAN, HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (36kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (134kB)
	Text BAB I.pdf Download (242kB)
	Text BAB IV.pdf Download (85kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (160kB)

Abstract

Tujuan utama penelitian ini 1) untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan mengenai pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan yang ideal diterapkan di Indonesia dalam perspektif negara hukum (ius constituendum). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan mengenai pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan prinsip-prinsip dari negara hukum. Asas contrarius actus membuka celah bagi pemerintah untuk mencabut status badan hukum Ormas tanpa melewati mekanisme peradilan terlebih dahulu. Hal ini tentu akan mengakibatkan pemerintah bertindak sewenang-wenang (abuse of power). Mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan yang ideal diterapkan oleh Indonesia dalam perspektif negara hukum (ius constituendum) adalah dengan penerapan asas presumption of innocence atau melalui mekanisme peradilan sesuai dengan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Mekanisme ini merupakan jalan tengah “pertikaian” antara pemerintah dan hak-hak kebebasan berserikat dan berkumpul didalam Ormas yang ditengahi oleh kekuasaan kehakiman yang berdiri pada garis tengah.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Martin
Date Deposited:	20 Dec 2022 07:29
Last Modified:	10 Jul 2025 08:42
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/42567

Actions (login required)

View Item