ANALISIS TERHADAP PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Meilany, Sherly (2022) ANALISIS TERHADAP PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. S1 thesis, UNIVERSITAS UNJA.

	Text skripsi sherly full.pdf Download (330kB)
	Text COVER Sherly.pdf Download (35kB)
	Text persetujuan & pengesahan sherly.pdf Download (72kB)
	Text abstrak sherly.pdf Download (27kB)
	Text bab 1 sherly.pdf Download (224kB)
	Text bab 4 sherly.pdf Download (45kB)
	Text daftar pustaka sherly.pdf Download (96kB)

Abstract

Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa sudah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta menganalisis kepastian hukum pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini bersifat yuridis normative dengan pendekatan Kasus (Case approach), pendekatan Perundang-Undangan (Statuta approach), Komparatif (Comparative approach) dan konseptual (conceptual approach). Dari hasil pembahasan, maka konsep Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah mengatur penggunaan dan pemanfaatan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa secara transparan, akuntabel dan partisipasif. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dikarenakan norma-norma dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga sudah mengatur setiap rincian mengani pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Desa secar jelas dan terperinci, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga sudah mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan keuangan desa.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > KD England and Wales
Depositing User:	meilany
Date Deposited:	16 Dec 2022 08:29
Last Modified:	16 Dec 2022 08:29
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/42585

Actions (login required)

View Item