EVAN, EVAN PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA. JURNAL PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.
Text
ARTIKEL.pdf Download (25kB) |
Abstract
PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA Oleh : EVAN (RRB 1001 3240) Pembimbing : Dasril Radjab, S.H., M.H. Bustanuddin, S.H., LL.M. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini adalah yuridis empiris dengan melihat langsung ke lapangan bagaimana peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam pembentukan rancangan peraturan daerah dapat berasal dari inisiatif pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif). Adapun hasil penelitian penulis adalah terdapat adanya pengaruhi pembentukan peraturan daerah terhadap pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dimana waktu juga menjadi pengaruh dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam pembentukan peraturan daerah yang telah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara masih ada rancangan peraturan daerah yang tidak mempunyai naskah akademik dan draft prolegda. pada proses pembahasan bahkan cenderung menyetujui saja, kesemua proses pembahasan diserahkan kepada staf ahli. Kemudian pengaruh internal lebih terkait dengan kualitas diri kemauan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membangun Kabupaten Musi Rawas Utara melalui pembentukan perda. Pengaruh eksternal terkait dengan rekruitmen partai politik dalam mencalonkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara pada saat pemilihan umum tahun 2014 lalu. Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara masih banyak kelemahan ataupun pengaruh dalam pembentukan peraturan daerah. Oleh sebab itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara harus dapat meningkatkan kualitasnya untuk mengeluarkan inisiatif sendiri dalam pembentukan peraturan daerah yang lebih baik. Kata Kunci : Peranan, DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, Pembentukan Peraturan Daerah.
Type: | Article |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | EVAN |
Date Deposited: | 28 May 2018 00:43 |
Last Modified: | 28 May 2018 00:43 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/4291 |
Actions (login required)
View Item |