PEMBERIAN GRASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI

Suhaina, Suhaina (2023) PEMBERIAN GRASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI. S1 thesis, Hukum Pidana.

	Text skripsi fix.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text COVER SKRIPSI SUHAINA B10019307.pdf Download (20kB)
	Text PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (711kB)
	Text ABSTRAK SKRIPSI SUHAINA B10019307.pdf Download (144kB)
	Text BAB I SKRIPSI SUHAINA B10019307.pdf Download (441kB)
	Text BAB IV SKRIPSI SUHAINA B10019307.pdf Download (151kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI SUHAINA B10019307.pdf Download (283kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pemberian grasi bagi pelaku tindak pidana korupsi dan pertimbangan Presiden dalam memberikan grasi bagi pelaku tindak pidana korupsi. adapun rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu: 1) bagaimana pengaturan hukum pemberian grasi bagi pelaku tindak pidana korupsi? 2) bagaimana pertimbangan Presiden dalam memberikan grasi bagi pelaku tindak pidana korupsi?. dalam penelitian skripsi ini penulis menerapkan penelitian normatif dengan pendekatan antara lain: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. temuan skripsi ini menunjukkan bahwa: 1) tidak ada ketentuan yang mengatur larangan pemberian pemberian grasi bagi pelaku tindak pidana korupsi, 2) tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai indikator yang menjadi pertimbangan Presiden dalam memberikan pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi terpidana. dari kesimpulan tersebut disarankan: 1) perlu adanya ketentuan yang mengatur klasifikasi jenis tindak pidana apa saja yang dapat diberikan grasi, 2) perlu adanya ketentuan pertimbangan yuridis dan alasan yang jelas dalam memberikan grasi sehingga terciptanya kepastian hukum. kata kunci: grasi, pertimbangan Presiden, Tindak Pidana Korupsi

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	SUHAINA
Date Deposited:	17 Feb 2023 02:45
Last Modified:	14 Sep 2023 02:09
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/45188

Actions (login required)

View Item