PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINYAK TANPA IZIN (ILLEGAL DRILLING) DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BATANGHARI

ADIANSYAH, MOHD. RIAN (2023) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINYAK TANPA IZIN (ILLEGAL DRILLING) DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BATANGHARI. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text cover skripsi.pdf Download (183kB)
	Text persetujuan skripsi.pdf Download (635kB)
	Text pengesahan skripsi.pdf Download (717kB)
	Text Bab I.pdf Download (433kB)
	Text Bab IV.pdf Download (283kB)
	Text daftar pustaka (1).pdf Download (284kB)
	Text BISMILLAH PROPOSAL FINAL RIAN (Autosaved) (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Salah satu permasalahan yang timbul dari pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia yaitu mengenai pertambangan minyak tanpa izin, yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Batanghari dengan cara melakukan pengeboran sumur kemudian mengambil minyak yang terkandung dalam sumur tersebut atau dapat disebut dengan Illegal Drilling, Hal ini jelas merupakan suatu tindak pidana menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan minyak tanpa izin dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan minyak tanpa izin (illegal drilling) di Kabupaten Batanghari. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, Penelitian yang penulis lakukan bersifat Deskriptif Analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan minyak tanpa izin di Kabupaten Batanghari oleh aparat penegak hukum Batanghari dilakukan dengan tindakan penegakan hukum Preventif dan tindakan penegakan hukum Pepresif penegakan hukum yang dilakukan penyidik polres Batanghari cukup efektif menurun kan kasus setiap tahunnya, Kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pertambangan minyak tanpa izin di Kabupaten Batanghari oleh aparat penegak hukum Batanghari yaitu keterbatasan sumber daya penyidik, lokasi sumur-sumur minyak bumi ilegal yang sulit dijangkau, pelaku melarikan diri, tidak ada koordinasi penyidik PPNS, keterlibatan oknum, masyarakat itu sendiri. Saran penulis sebaiknya penegakan hukum dilakukan secara tuntas, Keseriusan aparat penegak hukum khususnya penyidik Polres Batanghari dalam melakukan penegakan hukum, harus sampai ke akar-akarnya, tidak hanya para pekerja penambang minyak bumi saja namun pemilik lahan serta pemodal wajib diusut sampai tuntas. Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pertambangan Minyak tanpa izin, Illegal Drilling

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum Pidana, Pertambangan Minyak tanpa izin, Illegal Drilling
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	ADIANSYAH
Date Deposited:	08 Mar 2023 06:58
Last Modified:	05 Jul 2024 01:54
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/45627

Actions (login required)

View Item