ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 924/PID.B/2019/PN.JMB

muttaqin, fatwa (2023) ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 924/PID.B/2019/PN.JMB. S1 thesis, HUKUM PIDANA.

[img] Text
Fatwa Muttaqin 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)
[img] Text
Cover .pdf

Download (173kB)
[img] Text
cd.pdf

Download (310kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (147kB)
[img] Text
Bab I.pdf

Download (428kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (154kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (169kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk menganalisis yang menjadi dasar dalam penerapan Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 KUHP terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, 2) Untuk menganalisis Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pencurian dengan pemberatan berdasarkan pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 KUHP di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi: 1) Bagaimana penerapan Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 KUHP terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pencurian dengan pemberatan berdasarkan pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 KUHP di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan menganalisis untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah�masalah yang timbul Seperti pada, 924 / Pid.B /2019 / PN.JMB , dengan Pendekatan : 1) Pendekatan Undang-Undang (statue approach)2) Pendekatan Konseptual 3) Pendekatan Kasus. 1) Delik pencurian dengan pemberatan pada dasarnya berbeda dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Istilah pencurian dengan pemberatan ini digunakan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Pencurian jenis ini dinamakan juga pencurian dengan kualifikasi (gegualificeerd diefstal) 2) Ketentuan filosofis dalam konsideran Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan hakim bersifat merdeka dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan. Kata kunci: Disparitas Putusan Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan,, Pelaku

Type: Thesis (S1)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FATWA MUTTAQIN
Date Deposited: 15 Mar 2023 07:58
Last Modified: 15 Mar 2023 07:59
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/46056

Actions (login required)

View Item View Item