Tinjauan Yuridis Terhadap Diskresi Pemerintah Pada Saat Wabah Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020

Tarihoran, Ricky Aprialdi (2023) Tinjauan Yuridis Terhadap Diskresi Pemerintah Pada Saat Wabah Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. S1 thesis, Hukum Tata Negara.

	Text Cover Ricky Aprialdi Tarihoran.pdf Download (103kB)
	Text Abstrak Skripsi Ricky Aprialdi Tarihoran.pdf Download (94kB)
	Text pengesahan tugas akhir ricky.pdf Download (561kB)
	Text persetujuan Tugas Akhir ricky.pdf Download (579kB)
	Text BAB1 Skripsi Ricky Aprialdi Tarihoran.pdf Download (554kB)
	Text BAB4 Ricky Aprialdi Tarihoran.pdf Download (92kB)
	Text DAPUS Skripsi Ricky Aprialdi Tarihoran.pdf Download (392kB)
	Text Skripsi FULL Ricky Aprialdi Tarihoran.pdf Restricted to Repository staff only Download (786kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis diskresi pemerintah pada saat wabah Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Corona virus merupakan virus yang menyebabkan infeksi Covid-19. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implikasi hak diskresi pemerintah dalam Penanganan Covid-19?(2) Bagaimana dampak Refocusing anggaran terhadap pelayanan publik akibat diskresi pada saat wabah Covid-19?. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Diskresi sudah menjadi suatu kewenangan bagi pejabat pemerintah. Namun masalahnya ketika kewenangan diskresi disalahgunakan yang berujung pada tindakan korupsi. Refocusing anggaran merupakan proses dalam mengkoordinasikan kegiatan, mendukung kegiatan yang di prioritaskan maka proses tersebut dapat dijadikan saran untuk pemerintah untuk merundingkan kembali terkait agenda anggaran yang akan di lakukan untuk menyempurnakan anggaran awal dan penyesuaian program dalam memenuhi kebutuhan. Pelayanan publik akibat diskresi mengalami perlambatan karena pengalokasian dana guna penanganan Covid-19. Maka dari itu guna menekan penyalahgunaan kewenangan yaitu dengan adanya pengawasan konkrit untuk memberikan kepastian kepada publik bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk penanganan pandemi akan semakin jelas dan guna mengatasi dampak yang terjadi akibat recofusing terhadap pelayanan publik yakni pemerintah harus lebih cepat menyesuaikan segala kebijakan dengan keadaan normal yang baru (new normal). Kata Kunci : Diskresi Pemerintah, Covid-19, Recofusing Anggaran, Pelayanan publik

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	TARIHORAN
Date Deposited:	17 Mar 2023 02:21
Last Modified:	17 Mar 2023 02:21
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/46148

Actions (login required)

View Item