Kurniawan, Deni Reza (2023) PERANAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA LADANG PANJANG KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN. S1 thesis, Hukum.
![]() |
Text
COVER.pdf Download (222kB) |
![]() |
Text
SKRIPSI REZA KURNIAWAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (275kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (379kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (316kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (674kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (379kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (330kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Studi Kasus Di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Peranan Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Ladang Panjang? 2). Apa Saja Faktor Yang Menghambat Efektivitas Kinerja Badan Pemusyawaratan Desa Di Desa Ladang Panjang?. Metode penelitian adalah penelitan hukum empiris sebagai dukungan data yang digunakan yaitu dari data sekunder dan data primer dikumpulkan melalui studi keperpustakaan dan penelitian di lapangan. Dari Penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) Badan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Pelaksannya. BPD mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Ladang Panjang. Peranan BPD terlihat dari tiga tahapan pembentukan peraturan desa yakni (tahapan inisiasi, tahapan sosiopolitis dan tahapan yuridis) semua tahapan tersebut BPD menempatkan posisi dan kedudukan sebagai wakil masyarakat dalam pembentukan peraturan desa. 2) Masih kurang optimalnya Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Ladang Panjang ini dalam melaksanakan fungsi-fungsinya baik legisasi, pengayoman dan fungsi lainnya yang harus dilaksanakan karena faktor intenal dari BPD itu sendiri baik secara Sumber Daya Manusianya dan faktor eksternal bahwa sarana dan prasarana belum mendukung dalam hal pendukung efektivitas kerja Kata Kunci: Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Desa,
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Depositing User: | Kurniawan |
Date Deposited: | 17 Mar 2023 07:50 |
Last Modified: | 17 Mar 2023 07:50 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/46181 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |