PENGATURAN PROSTITUSI : PERBANDINGAN PENGATURAN PROSTITUSI DALAM KUHP LAMA DAN KUHP BARU

Tamba, Vina Panduwinata (2023) PENGATURAN PROSTITUSI : PERBANDINGAN PENGATURAN PROSTITUSI DALAM KUHP LAMA DAN KUHP BARU. S1 thesis, Hukum Pidana.

	Text SKRIPSI VINA PANDUWINATA TAMBA.pdf Restricted to Repository staff only Download (862kB)
	Text Cover.pdf Download (85kB)
	Text Lembar Persetujuan dan pengesahan.pdf Download (568kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (111kB)
	Text BAB I.pdf Download (306kB)
	Text BAB IV.pdf Download (111kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (195kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan, persamaan dan perbedaan aturan mengenai tindak pidana prostitusi di dalam KUHP, KUHP Baru dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yakni bagaimana ketentuan pengaturan tindak pidana prostitusi dalam Pasal 296 KUHP, Pasal 506 KUHP, Pasal 284 KUHP, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila, bagaimana persamaan dan perbedaan tentang ketentuan pengaturan tindak pidana prostitusi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan memperoleh hasil penelitian melalui studi kepustakaan, perundang-undangan, literatur dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil dari penelitian ini adalah hingga saat ini masih terjadi kekosongan norma bagi pihak Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Pelanggan di dalam hukum nasional, sedangkan di Kota Jambi masalah prostitusi ini sudah diatur di dalam PERDA, mulai dari mucikari, PSK sampai dengan pelanggan sudah memiliki ketentuan hukum. Perubahan di dalam KUHP Baru sendiri tidak terlalu signifikan, hingga kekosongan norma yang terjadi tetap tidak teratasi. Diharapkan penelitian ini mendorong adanya upaya revisi KUHP Baru, agar upaya penanggulangan prostitusi bisa terlaksana.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Tamba
Date Deposited:	05 Apr 2023 06:24
Last Modified:	05 Apr 2023 06:24
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/46735

Actions (login required)

View Item