KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBELI KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Sinaga, Yamri Maludin (2023) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBELI KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. S1 thesis, Hukum Pidana.

	Text Skripsi Full.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text cover.pdf Download (15kB)
	Text persetujuan dan pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text Abstrak.pdf Download (205kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Download (319kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (435kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana terhada pembeli konten pornografi melalui media elektronik. Rumusan masalah bagaimana pengaturan tentang pornografi menurut perspektif hukum positif Indonesia? Bagaimana pengaturan kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku pembeli konten pornografi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil dari penelitian ini tentang Peraturan tentang Kesusilaan, Pornografi, dan Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat kekosongan hukum yang dimana dari ketiga undang-undang tersebut tidak mengatur sama sekali tentang pelaku pembeli konten yang bermuatan asusila atau pornografi. Disis lain, tindakan membeli konten pornografi apabila dilihat dari teori-teori hukum yang ada, merupakan suatu tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan suatu hal yang bertentangan dengan aturan yang ada, pada dasarnya pembeli konten pornografi tersebut menjadi sebab akibat seseorang ingin membuat video-video atau foto-foto yang bermuatan asusila tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Peraturan mengenai kesusilaan maupun pornografi dianggap tidak sampai pada tujuan pembentukan aturan Perundang-Undangan tersebut, yang dimana tujuan tersebut untuk memberikan perlindungan, pendidikan moral dan akhlak serta kepastian hukum yang melindungi warganegara, mencegah dan menghentikan berkembanganya komersialisasi seks dan eksploitas seksual. oleh karena itu Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan dan pornografi yang berlaku di Indonesia perlu dilakukan direvisi atau pembaharuan untuk memperjelas atau menutupi kekosongan hukum tentang sanksi bagi setiap orang yang melakukan pembelian konten yang bermuatan kesusilaan dan pornografi. Kata kunci: Kebijakan Hukum, Pornografi, Media Elektronik, Pembeli Konten, Kriminalisasi.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General) L Education > LA History of education
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	SINAGA
Date Deposited:	10 Apr 2023 01:22
Last Modified:	10 Apr 2023 01:22
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/46904

Actions (login required)

View Item